Papua60detik  – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika dari Daerah Pemilihan (Dapil) 4, Elias Mirip, menekankan pentingnya pemerintah perhatikan serius pendidikan khususnya bagi anak-anak asli Papua.

Menurut Elias, demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa terkait bantuan pendidikan seharusnya tidak perlu terjadi jika pemerintah daerah proaktif dalam menangani permasalahan pendidikan.

"Saya rasa soal pendidikan Mimika itu tidak perlu ada demo-demo. Tanpa demo, pemerintah harus turun tangan, terutama untuk Orang Asli Papua. Kalau kita bicara pendidikan dan SDM terkait dengan anak-anak Mimika, seharusnya mereka tidak perlu demo-demo," ujar Elias, Kamis (16/1/2024).

Dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang besar, ditambah alokasi dana Otonomi Khusus (Otsus), seharusnya tidak ada masalah dalam pembiayaan pendidikan, termasuk beasiswa dan fasilitas asrama bagi mahasiswa.

"APBD kecil di daerah pegunungan aman-aman saja, kenapa di Mimika ada demo-demo? Pemda Mimika harus koreksi diri. Kalau ada demo, bukan hanya Pemda yang malu, DPRD juga malu," tegasnya.

Ia berharap pemerintah daerah memprioritaskan pemberian bantuan pendidikan kepada anak-anak dari dua suku dan tujuh suku kekerabatan lainnya, sehingga tidak ada lagi demonstrasi terkait pendidikan.

"Dengan anggaran besar, memalukan jika masih ada masalah. Saya harap mahasiswa di luar Papua dan di Papua diprioritaskan untuk dibantu. Anggaran ada, apa yang susah?" katanya.

Elias juga meminta penjabat bupati saat ini memperbaiki dan meluruskan kebijakan pendidikan, mengingat pendidikan adalah prioritas utama.

"Di sini (Mimika) kita ada dua sumber pembiayaan dari PT Freeport melalui YPMAK dan Pemda. Ini juga jangan tumpang tindih, harus sama-sama," pungkas Elias.

Diberitakan sebelumnya, anggaran pendidikan Mimika sekitar Rp1,5 triliun pada 2024 lalu. Di tahun 2025, turun jadi Rp1,1 triliun. (Faris)