Papua60detik - Anggota DPRD Mimika, Aser Gobai angkat bicara terkait keterlambatan pembahasan dan penetapan ABPD 2024. Seperti diketahui, memasuki Januari 2024, APBD Mimika 2024 belum juga diketok.

Aser mengatakan, hingga saat ini anggota DPRD belum mendapat salinan rancangan kebijakan umum anggaran (RKUA) dan rancangan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) APBD 2024. Padahal dokumen itu menjadi dasar setiap fraksi menyampaikan pandangannya.

"Seluruh anggota DPRD tidak menerima (salinan RKUA dan PPAS). Sampai sekarang saya belum terima. Nilainya Rp7,5 triliun. Bagaimana kita mempertanggungjawabkan kepada rakyat kalau kita tidak menerima RKUA dan PPAS. Sekretariat dewan harusnya membagikan ke setiap anggota," ungkap politisi Partai Nasdem itu, Sabtu (6/1/2024).

Menurutnya, program pemerintah harus bersumber pada tiga hal. Pertama usulan Musrembang. Kedua usulan dari reses dalam bentuk pokok pikiran anggota DPRD. Ketiga kebijakan umum pimpinan daerah. 

Tapi yang ia cermati, sebagian besar program dan kegiatan di rancangan APBD 2024 hanya kepentingan OPD-OPD.  Itu pun terjadi tumpang tindih.

"Sebagian besar usulan program kegiatan dari Musrembang, yang dari tingkat bawah, kampung kelurahan dan distrik itu kebanyakan tidak diakomodir," ungkap Aser.

Keterlambatan pembahasan dan penetapan APBD 2024 ia pastikan bukan kepentingan DPRD, tapi untuk kepentingan rakyat Mimika. Bagi Aser, DPRD Mimika saat ini sedang mempertaruhkan harga diri sebagai wakil rakyat. 

Sebelumnya, Ketua DPRD Mimika Anton Bukaleng mengaku tak ingin terburu-buru menetapkan APBD Mimika 2024 yang diusulkan Rp7,5 triliun. Usulan APBD sebesar itu, katanya harus dipelajari secara cermat dan tidak tergesa-gesa.

Ia menyoroti tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) yang melapor ke Pemprov soal APBD yang belum ditetapkan itu.

"TAPD anggap kita DPR ini bodoh, jadi putar-putar semua. Jadi untuk itu harus kita pelajari dulu semua," kata Anton. (Burhan)