Bahas Implementasi PSN di Merauke, Mayjen Risal: Penting Agar Informasi Tidak Didistorsi
Suasana Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Satgas Ketahanan Pangan dan Anggota DPRD Provinsi Papua Selatan di Merauke. Foto: Jamal/ Papua60detik
Suasana Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Satgas Ketahanan Pangan dan Anggota DPRD Provinsi Papua Selatan di Merauke. Foto: Jamal/ Papua60detik

Papua60detik – Untuk memperkuat pemahaman komprehensif mengenai implementasi Program Strategis Nasional (PSN) di Kabupaten Merauke, Satuan Tugas Ketahanan Pangan TNI AD menggelar forum sosialisasi bersama pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Papua Selatan, Senin (2/6/2025).

Kegiatan yang dipimpin oleh Kasatgas Han Pangan, Mayjen TNI Risal Ramdani, ini fokus pada penyampaian informasi faktual terkait PSN Kawasan Sentra Produksi Pangan seluas 1 juta hektare. Forum ini bertujuan memastikan para legislator memiliki pemahaman yang tepat, agar informasi yang disampaikan kepada publik tidak mengalami distorsi dari pihak-pihak yang tidak memahami kondisi real di lapangan.

“Ini penting agar informasi yang diterima masyarakat tidak disalahartikan atau disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” ujar Mayjen Risal di Gedung DPRD Provinsi Papua Selatan.

Dalam pemaparannya, Mayjen Risal menekankan bahwa PSN merupakan program strategis nasional yang dirancang untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah Papua Selatan. Program ini juga diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam perputaran ekonomi lokal, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan produktivitas pertanian.

“Program ini tidak hanya membuka lapangan pekerjaan bagi operator alat berat dan pekerja lapangan, tetapi juga menargetkan peningkatan indeks pertanaman dari IP2 ke IP3 bahkan IP4, terutama pada lahan-lahan eksisting,” jelasnya.

Lebih lanjut, Mayjen Risal menegaskan keterlibatan masyarakat lokal, khususnya Orang Asli Papua (OAP), sebagai bagian penting dari implementasi program ini. Keterlibatan tersebut mencerminkan komitmen pemerintah untuk memberdayakan masyarakat setempat, bukan semata-mata mendatangkan tenaga kerja dari luar wilayah.

“Partisipasi masyarakat Papua sangat krusial, dan saat ini sudah terlihat dampak ekonominya. Misalnya, Mama-mama Papua mulai merasakan manfaat dengan menjual hasil alam seperti ikan, ubi, dan petatas kepada para pekerja di lokasi proyek,” tambahnya.

Ia juga menyampaikan harapan agar para anggota DPRD menjadi sumber informasi yang kredibel di tengah masyarakat, serta berperan aktif dalam menyosialisasikan manfaat dan tujuan dari program PSN.

Katanya, tak hanya fokus pada aspek ekonomi, program ini juga memuat upaya pelestarian lingkungan dan budaya. Rehabilitasi ekosistem hutan, konservasi satwa, perlindungan situs leluhur, serta pelestarian kearifan lokal menjadi bagian tak terpisahkan dari kebijakan pengembangan kawasan pangan yang terintegrasi dengan sistem tata ruang dan pembangunan infrastruktur wilayah. (Jamal)