Papua60detik - Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia telah mengeluarkan putusan terkait sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah dengan nomor perkara 305/PHPU.BUP-XXIII/2025, Senin (24/2/2025).

Permohonan sengketa diajukan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya nomor urut 1, Yuni Wonda dan Mus Kogoya. Dalam putusannya, MK menolak seluruh eksepsi dari Termohon dan Pihak Terkait. 

“Menolak eksepsi termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya. Kedua, mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian serta membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 476 Tahun 2024 tentang Penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2024 bertanggal 18 Desember 2024 pukul 06.32 WIT,” kata Hakim MK, Suhartoyo.

MK memerintahkan KPU RI melakukan rekapitulasi ulang perolehan suara di 22 distrik, yaitu: Distrik Ilu, Fawi, Mewoluk, Yamo, Nume, Torere, Pagaleme, Irimuli, Muara, Ilamburawi, Yambi, Molanikame, Dokome, Kalome, Wanwi, Yamoneri, Waegi, Nioga, Gubume, Taganombak, Dagai, dan Kiyage. Rekapitulasi ulang ini harus dilakukan tanpa mengikutsertakan suara dari empat distrik: Mulia, Lumo, Tingginambut dan Gurage.

Mengingat situasi di Kabupaten Puncak Jaya yang dinilai tidak kondusif dan berpotensi menghambat proses rekapitulasi ulang, serta kondisi di Ibukota Provinsi Papua Tengah, Nabire yang juga dapat terdampak, MK memutuskan rekapitulasi ulang tersebut diambil alih KPU RI dan dilaksanakan di Kantor KPU RI di Jakarta. 

Proses ini akan melibatkan KPU Kabupaten Puncak Jaya, Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya, KPU Provinsi Papua Tengah, Bawaslu Provinsi Papua Tengah, serta Paslon Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2024.

Rekapitulasi ulang ini harus diselesaikan paling lambat 30 hari sejak putusan MK diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Hasil dari rekapitulasi ulang tersebut akan ditetapkan dan diumumkan oleh KPU RI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Faris)