Papua60detik - Kepala Inspektorat Mimika Primus Lesomar mengaku terkendala personel melakukan pemeriksaan terhadap dana desa/kampung.

"Yang jadi persoalan di kami terkait pemeriksaan itu keterbatasan personel, jadi biasanya kalau kami mau ambil pemeriksaan desa, kami ambil sampel saja, tidak bisa kami ambil semua, setengah mati," ujarnya kepada wartawan, Senin (2/6/2025). 

Dengan keterbatasan personel dan biaya operasional tak cukup bagi inspektorat menjangkau seluruh kampung.

"Artinya kami mau lihat berapa ratus desa di Mimika ini susah, keterbatasan tenaga, jarak, apalagi yang berada di jauh, kami harus siapkan anggarannya untuk sewa perahu segala macam. Makanya biasanya kami ambil sampel kira-kira desa mana begitu, untuk perwakilan," katanya.

Ia bilang, rata-rata permasalahan di desa semuanya hampir sama. Jika ada indikasi temuan, maka pihaknya akan menyuruh untuk dikembalikan. 

"Kami akan lihat pertanggungjawaban dan kalau diragukan kami sampaikan, kalau bersedia untuk melengkapi syukur, biar kami hilangkan dari temuan, kalau tidak ya tetap mereka setor dana-dana yang tidak sesuai itu," ucap Primus. 

Katanya, potensi penyelewengan atau penyalahgunaan dana desa sangat tinggi, tetapi. Tugas Inspektorat membina supaya tidak terjadi kesalahan lebih besar lagi. 

"Karena sangat besar peluang untuk menyelewengkan dana, yang kami temukan setiap tahun ya begitu. Artinya banyak hal yang bisa didapat dari penggunaan dana desa itu, kami sebagai instansi pembina ya berusaha untuk membina mereka agar melengkapi semuanya laporan. Kalau dari aparat penegak hukum mungkin langsung ditindak, kalau kami, ya kami bina dulu," paparnya. 

Selain inspektorat, dukungan dalam pemeriksaan juga dibantu DPMK karena terdapat pengawasan terkait pengggunaan dana desa langsung di bawah DPMK. (Eka)