Papua60detik - Bupati Mimika, Johannes Rettob tegaskan tidak ada temuan BPK terkait perjalanan dinas fiktif di lingkup Pemkab Mimika.

Isu terkait perjalanan dinas fiktif ini sebelumnya banyak beredar di masyarakat, di mana disebut ada 12 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan perjalanan dinas fiktif. 

John Rettob mengatakan, pemberitaan itu keliru. Yang sebenarnya terjadi bukan perjalanan dinas fiktif melainkan kelebihan pembayaran yang harus dikembalikan.

Ia mencontohkan sebuah kasus tentang kelebihan pembayaran. Misalnya, seseorang dijadwalkan perjalanan dinas selama tujuh hari, namun karena alasan mendesak seperti ada keluarga sakit, yang bersangkutan pulang lebih cepat. Maka sisa hari yang tidak dijalani harus dikembalikan

“Beritanya bilang fiktif, itu tidak benar. Pemeriksaan itu kan disesuaikan dengan dinas, kapan berangkat kapan pulangnya. Apanya yang dilihat? Tiketnya, boarding passnya. Kalau dia sudah ada tiket, ada boarding pass, itu fiktif kah? Tidak kan?" ujar Johannes Rettob saat diwawancarai, Senin (21/07/2025). 

Oleh karena itu, BPK memberikan waktu 60 hari bagi OPD untuk menindaklanjuti temuan tersebut dengan pengembalian kelebihan pembayaran. Bupati mengatakan, sebagian OPD bahkan sudah menyelesaikan pengembalian sebelum batas waktu yang ditentukan.

“Sebagian besar sudah kembalikan. Sebenarnya bukan masalah lagi. Jadi itu bukan fiktif. Hanya12 OPD, kok. Tidak besar juga secara temuan. Tetapi ini diributin, fiktif. Tidak ada perjalanan fiktif," tegasnya. 

Terkait temuan BPK tersebut, Johannes Rettob sebut, harus ada tindak lanjut dari kepala daerah dengan memberikan teguran administrasi kepada OPD bersangkutan. Setelah ditindaklanjuti, akan dilaporkan kembali melalui inspektorat. 

“Jelas ditegur. Saya lagi disiplinkan orang-orang supaya tidak boleh jalan sembarang-sembarang." pungkasnya. (Martha)