Papua60detik - Perjuangan panjang ribuan buruh mogok kerja (Moker) PT Freeport Indonesia (PTFI) sejak 2017 silam akhirnya mendapat titik terang penyelesaian.

Pasca terbitnya putusan Mahkamah Agung (MA), perwakilan buruh Moker mendapat kabar,  manajemen PTFI bakal berunding dengan perwakilan buruh Moker.

Caretaker Ketua PUK SP KEP SPSI PTFI, Gibi Kiwinelak mengatakan, perundingannya bakal berlangsung di Jakarta pada Januari 2022.

"Ini karena ada perintah dari yang punya saham sehingga secara anak bapak, karena ini kan masalah anak bapak, antara manajemen PT Freeport dengan pekerja," katanya di Gedung Tongkonan, Timika, Minggu (2/1/2022).

Buruh Moker akan diwakili kuasa hukumnya, Lokataru dalam pertemuan itu.

Mereka konsisten pada tuntutannya, semua kembali bekerja dan hak-haknya dibayarkan selama selama mogok kerja yang telah dinyatakan sah oleh MA.

"Kalau seandainya kita dapat kesepahaman di situ dan tertulis hitam di atas putih berarti masalah selesai. Tapi kita lihat nanti seperti apa hasil perundingan kuasa hukum kita dengan manajemen," kata Gibi.

Soal putusan MA ini, Vice President Corporate Communications PT Freeport Indonesia, Riza Pratama mengatakan, putusan itu tidak terkait dengan para eks-pekerja PTFI yang meninggalkan kewajiban bekerja di tahun 2017.

Menurutnya, tidak terdapat upaya hukum dan putusan lembaga peradilan yang mendukung atau menjustifikasi klaim para eks-pekerja.

Bagi Gibi, pernyataan seperti itu adalah hak manajemen PTFI. Tapi yang pasti, katanya, kabar perundingan pada Januari 2022 ini adalah akurat.

Rencana perundingan itu bahkan telah disosialisasikan secara terbuka kepada para buruh moker dan keluarga di Gedung Tongkonan, Timika.

"Karena informasinya akurat, kami dapat dari pengambil keputusan maka kami berani sampaikan di tempat terbuka," ungkap Gibi. (Burhan)