Papua60detik - Narasumber pada artikel ini adalah Marselus Kelanangame. Ia lebih banyak dikenal sebagai wasit futsal level nasional. Tapi kali ini ia tak bicara tentang olahraga yang digelutinya, tapi politik. Pemilu.

Di Pemilu 2024, Marselus jadi Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Kampung Amungun. Satu dari delapan kampung di Distrik Agimuga. Marselus lahir di sana.

Meski sudah ikut Bimtek sekian waktu lalu, Marselus mengaku belum sekalipun melihat apalagi memegang SK. Soal honor atau upah sebagai Ketua KPPS ia mengaku belum lagi tahu angkanya.

"SK ada, cuma saya belum lihat. Saya hanya diundang ikut Bimtek. Tidak tahu berapa honornya nanti. Mereka tidak kasih tahu ke saya. Honornya sekian-sekian itu mereka belum kasih tahu ke saya," ungkap Marselus, Sabtu (3/2/2024).

Mengutip website resmi KPU RI, honor KPPS memang naik di Pemilu tahun ini dibanding Pemilu 2019. Ketua KPPS berhak mendapat Rp1,2 juta, anggota KPPS Rp1,1 juta.

Tapi bagi Marselus, nilai itu terbilang rendah. Paling tidak jauh dari harapannya. Apalagi, nilai itu main pukul rata. Tugas di pedalaman dan kota diupah sama. Padahal risiko tugas jauh beda.

"Honor harusnya diukur dengan jarak di dari kota. Yang tugas di pedalaman mungkin lebih besar dibanding yang di kota. Di kota kan aksesnya lancar. Tapi ini semua sama, kota dan pedalaman semua sama," protesnya.

Dan tugas di Amungun Disterik Agimuga tak bisa dibilang risikonya kecil. Transportasi ke sana hanya ada dua, pesawat dengan biaya lebih mahal dan perahu yang mesti lewat laut dengan risiko lebih tinggi.

Marselus hampir yakin, KPU bakal memilih transportasi laut. Perjalanan ke Agimuga bisa sampai sehari dengan perahu biasa, 8 sampai 10 jam dengan speed boat.

"Kalau KPU kasih pesawat, ok. Kalau perahu, itu risiko, sampai kadang ada perahu terbalik. Kemarin itu ada perahu terbalik, beberapa warga yang mau ke kampung, terpaksa kembali karena ombaknya terlalu tinggi. Di bulan Februari ini, risikonya tinggi karena ombak," ungkap Marselus.

Petugas KPPS menjadi ujung tombak di setiap Pemilu. Sah tidaknya suara pemilih bakal ditentukan kapabilitas mereka. Bimtek oleh KPU Mimika yang sekali itu, menurut Marselus jauh dari cukup. Sebagian anggota KPPS belum paham tugas dan risiko pekerjaannya.

Bahkan usai Bimtek, ia berinisiatif mengumpulkan rekan-rekannya. Belajar kembali tugas KPPS.

"Saya orang yang bicara waktu Bimtek, karena yang lain pada diam. Coba kalau bisa bapak - ibu yang Bimtek kasih pemahaman yang baik, sampai petugas ini benar-benar paham. Karena ada yang paham ada yang tidak. Berita acara kan semua KPPS yang buat. Memang ada simulasi pengisian, tapi ada yang isi ada yang tidak," kata Marselus.

Dan sebagimana pedalaman, di Amungun tak ada listrik apalagi internet. Petugas KPPS harus bekerja secara manual dan offline.

"Di kota baru input data ke sistem KPU," katanya. (Burhan)