Papua60detik - Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob meminta setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan verifikasi kebutuhan honorer.

Verifikasi diperlukan untuk memastikan jumlah kebutuhan real tenaga honorer untuk membantu di setiap OPD. Pasalnya, beban yang harus dibayarkan setiap tahun untuk tenaga honorer membuat Pemkab Mimika kesulitan.

"Kalau dia datang hanya duduk-duduk, tinggal-tinggal nagapain kita rekrut? terus yang malas-malas itu kasih keluar, ngapain dipertahankan? terus kalau sudah (keluar) jangan rekrut baru lagi," jelasnya saat ditemui wartawan, Jumat (15/1/2021).

John menjelaskan ada ketidakcocokan data jumlah honorer di Pemkab Mimika. Awalnya dilaporkan jumlah tenaga honorer hanya sekitar 2.900 orang saja. Setelah dievaluasi terjadi lonjakan dan jumlahnya menyentuh angka 4000 tenaga.

"Kemarin ada catatan, data 2000 sekian kemudian melonjak menjadi 4000, ternyata ada ketidakjujuran di antara kita," ungkapnya.

Tujuan pengangkatan CPNS dan PPPK, munurut Wabup, salah satunya untuk mengurangi pegawai honorer, tapi yang terjadi malah sebaliknya.

Pemkab setiap tahun menurutnya, harus mengeluarkan ratusan miliar untuk membayar tenaga honorer. Masalahnya, Pemkab selama ini tidak pernah melakukan evaluasi efisiensi dan efektifitas kinerja dari ribuan honorernya.

"Keuangan kita untuk membayar honorer itu terlalu besar, honorer ini terlalu banyak. Saya tidak tahu jumlah pastinya tetapi kita bisa mengeluarkan ratusan miliar, mungkin sekitar 150 miliar," pungkasnya. (Fachruddin Aji)