Papua60detik - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Mimika dorong partisipasi partisipasi perempuan di bidang sosial politik hukum dan ekonomi. 

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Mimika, Ananias Faot mengatakan perempuan merupakan salah satu subjek yang seringkali terdiskriminasi posisinya baik dalam keluarga di ranah publik maupun domestik. Dominasi budaya patriarki yang telah mengakar di sebagian masyarakat Indonesia menjadi penyebab ketimpangan peran laki-laki dan perempuan di berbagai aspek kehidupan baik sosial, politik, ekonomi, maupun budaya.

"Pada kenyataanya permasalahan mengenai ketimpangan antara laki-laki dan perempuan di Kabupaten Mimika masih sangat besar dan menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua termasuk aparat penegak hukum," ujarnya saat membuka kegiatan DP3AP2KB tentang keterlibatan perempuan dalam pembangunan di Kabupaten Mimika, Kamis (05/06/2025).

Menurutnya, partisipasi perempuan perlu ditingkatkan dalam pembangunan secara menyeluruh. Perempuan perlu dilihat sebagai agen strategis pembangunan.

Untuk meningkatkan partisipasi perempuan, kata Ananias, yang perlu dilakukan adalah menciptakan peluang dan peran perempuan dalam pembangunan yang dilandasi kepentingan perempuan itu sendiri.

Kini perempuan didorong melangkah ke dunia politik sebagai keterwakilan dari kaumnya dalam mengambil keputusan politik yang berkaitan dengan pemenuhan hak kaum perempuan.

"Dalam konteks ini, partisipasi perempuan dalam pembangunan di kabupaten mimika perlu lebih ditingkatkan melalui pemberdayaan perempuan yang lebih besar," tegasnya. 

Hal yang sama juga dikatakan oleh Kepala DP3AP2KB, Friska Kum. Katanya, kegiatan itu merupakan langkah pemerintah dalam merangkul perempuan dan memberi pemahaman bahwa perempuan adalah sosok yang penting dalam pembangunan. 

"Kalau kita lihat itu, perempuan sering dipandang sebelah mata,  tidak dihargai. Sehingga dengan adanya pemberian materi tadi mama-mama bisa mengerti bahwa mereka bisa," pungkasnya. 

Ia berharap, perempuan khususnya Orang Asli Papua (OAP) bisa memahami tentang kesetaraan gender sehingga semakin percaya diri berperan dalam pembangunan. (Martha)