Papua60detik - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Tengah (DPRPT) menyetujui untuk menghentikan seluruh pertambangan emas ilegal di wilayah Kapiraya yang dicurigai sebagai pangkal pemicu konflik selama ini.

"Kami sudah setujui agar segera hentikan seluruh aktivitas eksploitasi SDA secara ilegal (tanpa izin) yang patut dicurigai sebagai pangkal pemicu konflik ini," kata Wakil Ketua II DPRD Provinsi Papua Tengah Petrus Izaack Suripatty kepada awak media Jumat (13/2/2026) malam.

Penghentian aktivitas tambang ilegal itu salah satu poin yang disepakati pada Pada rapat koordinasi via zoom yang dipimpin Gubernur Papua Tengah.

"Itu dilakukan pak Gubernur untuk menghentikan konflik, dan segera bentuk tim penanganan konflik di tingkat tiga kabupaten yang berbatasan. Kami sangat apresiasi pak Gubernur," kata Suripatty.

Ia meminta ketegasan aparat keamanan menegakkan positif pada konflik itu. Terutama oknum-oknum yang secara sengaja memantik terjadinya konflik horizontal  antara masyarakat adat yang telah turun temurun hidup berdampingan  dengan aman dan damai

Negara katanya harus hadir untuk mencegah dan menghentikan konflik agar tidak berlarut-larut. Negara harus memastikan tidak ada warga yang harus meninggalkan tempat tinggal mereka yang sudah turun temurun dan beranak cucu di wilayah itu. Termasuk penghormatan terhadap batas-batas wilayah secara adat yang telah ditandai dan diakui sejak turun temurun.

"Sebagai orang-orang beriman, kami harap kepada saudara-saudara di Kapiraya untuk dapat menahan diri, jangan emosi, jangan mau dihasut untuk saling konflik," katanya.  (Elia Douw)