Papua60detik – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika meminta Pemkab menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Salinan DPA ini menjadi acuan bagi legislatif menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah serta memastikan anggaran digunakan sesuai dengan perencanaan yang telah disetujui.

"Terkait DPA itu, wajib diberikan salinannya kepada anggota DPRK, karena fungsi kontrol dan pengawasan melekat pada kami. Setelah DPA disahkan, paling lambat 14 hari salinannya harus sudah diberikan kepada DPRD agar bisa dijadikan acuan dalam pengawasan," ujar Anggota DPRK Mimika dari Partai Gerindra, Elinus B Mom,, Kamis (13/2/2025)

Katanya, dasar hukum kewajiban ini tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Poin pentingnya, penyerahan DPA kepada anggota DPRK mrnjadi bagian dari transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini sejalan dengan fungsi kontrol dan pengawasan yang melekat pada DPRD.

"Kami di DPR juga berharap kepada Pj Bupati, saat DPA sudah dibagikan kepada OPD, salinan juga wajib diberikan kepada DPR. Dengan begitu, kami bisa menilai kinerja pemerintah daerah dan memastikan adanya evaluasi serta perbaikan jika diperlukan," tambahnya. (Faris)