Papua60detik - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyoroti beberapa program dan kegiatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Mimika tahun 2024 yang sedang dibahas dalam rapat paripurna di DPRD Mimika Jalan Cenderawasih, Rabu (17/1/2024). 

Yulian Salossa yang membacakan pandangan umum Fraksi PDIP mempertanyakan anggaran program di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tertuang pada APBD 2024 yang diusulkan sebesar Rp7,5 triliun. 

Ia menyoroti misalnya Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) yang menyedot anggaran sebesar Rp360.766.609.000. Anggaran sebesar itu dihabiskan untuk hibah antara lain untuk lanjutan pembangunan Gereja Kingmi Marthen Luther Mile 32 senilai Rp100 miliar,  anggaran peresmian Gereja Kingmi Marthen Luther sebesar Rp30 miliar dan bantuan hibah pembangunan Kantor Sinode Kingmi Rp110.200.000.000. Tiga hibah itu saja sudah mencapai  Rp240.200.000.000.

"Patut menjadi perhatian kita semua, dan kita tahu bahwa untuk bantuan hibah pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 ini pernah dan sedang dalam kasus hukum, sehingga hal ini harusnya menjadi warning bagi pemerintah daerah untuk lebih berhati hati," ujarnya. 

Yang paling disorotnya adalah nilai anggaran untuk peresmian Gereja Kingmi Marthen Luther yang mencapai Rp30 miliar. 

"Apa dasar dan urgensinya sehingga alokasi anggaran untuk membiayai tiga kegiatan ini begitu besar. mohon dapat dijelaskan," katanya.

OPD lain yang disorotnya adalah Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan dengan total anggaran yang mengelola sebesar Rp100.958.498.500. OPD ini banyak menghabiskan anggaran pada pembebasan lahan, ganti rugi atau pengadaan tanah. Ia meminta perincian penggunaannya.

"Sementara untuk ganti rugi dan pembebasan tanah tolong dapat dirincikan besaran dan anggaran, nama pemilik tanah yang diganti rugi, urgensinya untuk apa, sehingga kita semua jelas lokasi mana, nama pemiliknya dan besaran anggarannya," katanya.

Program lain OPD ini adalah pembangunan kantor baru yang nilai anggarannya mencapai Rp30.162.000.000. Menurut Yulian program ini tidak urgen atau mendesak, tapi program yang menyentuh langsung warga justru nilai anggarannya lebih rendah.

"Sementara dalam program dinas yang sama untuk menjawab kebutuhan masyarakat tentang tenaga listrik hanya diusulkan sebanyak 85 unit rumah yang  nilainya hanya Rp1.992.900.000. Mohon hal ini dapat dijelaskan," ucap Yulian. (Eka)