Papua60detik - Plt Bupati Mimika Johannes Rettob kembali menyoroti situasi pendidikan di wilayah pedalaman pesisir dan pegunungan.

Potret pendidikan di pedalaman berbeda jauh dengan di pusat Kota Timika. Di pedalaman, masih banyak anak di usia yang sudah seharusnya bisa membaca tetapi masih belum bisa membaca. 

Menurut John Rettob penyebabnya banyak faktor, seperti minimnya fasilitas dan kurangnya tenaga pendidik dan kebijakan pemerintah sendiri.

"Saya misalkan di pendidikan dasar. Siswa ada 200 orang. Kelas ada enam, tapi gurunya hanya empat. Bagaimana guru ini fokus mengajar murid sebanyak itu? Minimal satu kelas satu gurulah. Sekarang di kota-kota, malah setiap mata pelajaran gurunya berbeda-beda," ujar John Rettob saat diwawancarai, Sabtu (20/07/2024).

Pemkab Mimika menurutnya harus konsentrasi di sektor pendidikan. Ia mengaku telah memerintahkan setiap OPD khususnya Bappeda membuat potret Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di semua distrik dan kampung.

"Di akhir masa kepemimpinan kami potret itu harus ada, sehingga menjadi modal bagi pemerintah selanjutnya dalam membangun titik-titik mana yang dirasa kurang. IPM secara umum di Kabupaten Mimika memang tinggi, 73 sekian tapi itu hanya di kota. Kita belum melihat sampai di tingkat paling bawah atau di kampung," terangnya.

Masih di sektor pendidikan, John Rettob menyebut pernah membuat kerja sama yaitu program 3M (Membaca, Menulis, Menghitung) untuk jenjang SD. Program ini bekerja sama dengan Prof Yohanes Surya. 

Bahkan ungkapnya, Unicef bersedia memberikan dukungan pada program 3M ini. Anehnya, Pemkab Mimika malah menolak.

"Sekarang hubungan itu sudah diputuskan. Saya tidak tahu kenapa. Namun, sekarang kami tegaskan, program ini harus dilanjut," katanya.

"Kita tidak membayar Unicef. Unicef yang membantu kita secara gratis, loh. Apa saya tidak sakit gigi sebagai bupati? Saya bingung dengan kebijakan-kebijakan pemerintah secara umum," tambah John Rettob.

Pemkab Mimika sudah seharusnya punya data (IPM) yang merinci angka kemiskinan, tingkat pendidikan, kemampuan baca tulis siswa dan usia harapan hidup pada 18 distrik. Data tersebut penting sebagai dasar kebijakan pemerintah 

"Itulah tugas pemerintah kabupaten, mengidentifikasi sampai tingkat paling bawah, sehingga kita tahu kampung mana yang paling susah, anak-anaknya yang paling butuh perhatian lebih lanjut. Makanya saya gaungkan pembangunan harus dimulai dari kampung ke kota. Bukan infrastruktur saja, melainkan pendidikan, kesehatan, pemerintahan dan segala macam," pungkasnya. (Martha)