Papua60detik - Test yang oleh penyelenggara disebut uji kompetensi honorer di lingkungan Pemkab Mimika pada 5 sampai 7 Januari lalu kini jadi polemik.

Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob mengaku, banyak menerima laporan dan keluhan soal test ini.

Salah satunya adalah, kebijakan OPD tertentu yang merumahkan sementara tenaga honorer selagi menunggu hasil tes.

John Rettob menegaskan, pimpinan daerah tidak pernah menginstruksikan apapun soal merumahkan sementara honorer. Jika ada kebijakan itu, tentu akan dibuat dalam surat edaran resmi ke setiap OPD.

"Saya dan pak Bupati tegaskan, semua tenaga honorer masuk kerja kembali seperti biasa, lakukan tugas yang diberikan pimpinan. Ini instruksi kepala daerah. Jangan mereka dirumahkan lalu masukkan orang baru. Ini tidak boleh," kata John Rettob dalam press rilis, Senin (11/01/2021).

Tapi ia menyebut, pimpinan Dinas Perhubungan malah sudah mengeluarkan pernyataan ke publik akan merumahkan atau memberi pilhan kepada tenaga honorernya, tetap bekerja atau memilih di rumah saja.

John Rettob menilai,  pernyataan yang disampaikan itu tidak tepat dan tidak bijak serta  tidak relevan untuk menjawab persoalan antar analisis beban kerja, hasil uji tes kompetensi dengan gaji pegawai.

Ia yang mantan Kepala Dinas Perhubungan mengetahui betul, pelayanan trasportasi banyak diperankan oleh tenaga honorer, bukan ASN.

Tenaga honorer di Dishub, bertugas di bagian yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik, misalnya di terminal, ASDP, pelabuhan, bandara, kapal di PKB. Pelayanan bandara perintis rata-rata dipegang pegawai honorer. Yang menarik rertibusi juga hampir semua pegawai honorer.

"Kalau mereka dirumahkan siapa yang melaksanakn tugas? Pelayanan perhubungan itu 24 jam," ujarnya.

Ada pula OPD yang sudah membuat daftar nama honorer yang diperintahkan untuk tidak masuk bekerja.

Dalam kasus ini ia menangkap gelagat, hasil tes yang katanya buat uji kompetensi itu bukan sebagai penentu seorang honorer layak dipertahankan atau tidak, tapi hanya didasari rasa suka tidak suka.

Gelagat itu beralasan, John Rettob menyebut, data resmi jumlah honorer termasuk tenaga suka rela di lingkungan Pemkab Mimika hanya 2.934. Sementara penyelenggara menyebut peserta tes sampai 3.342 orang.

"Ada dinas yang buat begini saya sudah dapat laporannya. Jangan lagi membawa nama pimpinan daerah untuk hal yang kalian inginkan, kepentingan kalian, lalu disampaikan kepada pegawai dan publik. Bawa-bawa nama bupati, wakil bupati tidak boleh lagi, jangan lagi.

Ia hanya berpesan kepada pimpinan OPD, menjaga wibawa pemerintah dan tidak lagi membuat tingkat kepercayaan warga ke pemerintah semakin menurun.

"Buat pemerintah ini bersih dan berwibawa. Ingat ini," pesannya. (Burhan)