Papua60detik - Anggota DPRD Mimika Karel Gwijangge mendesak pimpinan DPRD serius menindaklanjuti aspirasi masyarakat adat Agimuga yang menolak rencana pembukaan tambang minyak dan gas (migas) di wilayah Agimuga. 

Masyarakat Adat Agimuga sendiri pada 30 Oktober lalu telah melakukan aksi protes di kantor DPRD Mimika terkait lelang sepihak Kementerian ESDM atas dua wilayah kerja  tambang migas di Agimuga.

"Setelah terima aspirasi dari masyarakat kita tidak pernah RDP, setelah kami terima mestinya ditindaklanjuti. Sementara di kementerian sana itu sangat serius terkait Migas di Agimuga. Bahkan sudah dilelang," kata Karel kepada wartawan, Selasa (14/11/2023). 

Sebagai anggota dewan, dia juga bersikap tegas kepada rekan-rekannya agar bersama-sama memperjuangkan hak-hak masyarakat. Bahkan menurutnya, sudah jadi kebiasaan anggota DPRD setelah menerima aspirasi hanya ditampung dan tidak ada tindakan serius.

"Saya termasuk yang tidak setuju dengan adanya rencana ini, karena seolah-olah masyarakat adat tidak dilihat, ini kan langkah-langkah yang menurut saya tidak ada rasa menghargai sama sekali," sambungnya. 

Menurutnya, perlu rapat dengar pendapat (RDP) bersama pihak terkait untuk menanyakan apakah pemerintah daerah sudah mendengar atau sudah tahu adanya isu pembukaan tambang tersebut. tambang. 

Ia menyebut, sejak 2004  hingga saat ini tidak ada informasi tambang migas di Agimuga. Tetapi tahun 1980an itu pernah ada eksplorasi yang dilakukan oleh dua perusahaan. 

"Jangan tunggu masyarakat datang lagi, kasihan masyarakat. Terkadang ada yang malas tahu terkait aspirasi masyarakat ini. Saya lihat juga periode (DPRD) ini tidak tanggap terhadap aspirasi masyarakat," pungkasnya. (Eka)