Papua60detik - Bupati Mimika, Johannes Rettob menegaskan tidak menerima lagi mutasi pegawai dari luar daerah. Kebijakan ini diambil karena jumlah pegawai di Mimika sudah mencapai 9000-an.

Padahal, kata Bupati apabila dihitung berdasarkan analisa jabatan di level kebutuhan pegawai termasuk guru, tenaga kesehatan, jabatan fungsional dan jabatan lain-lain, Pemkab Mimika hanya membutuhkan kurang lebih 2.600 pegawai.

"Jumlah pegawai kita nih sekarang 9.000. Kabupaten Mimika ini yang daerahnya seperti ini dengan penduduk cuma 320.000 ribu, pegawai negerinya adalah 9.000. Ini sudah sama dengan satu kementerian yang mengurus satu Indonesia," ujar Johannes Rettob saat diwawancarai, Jumat (31/10/2025). 

John Rettob mengaku hal itu terjadi karena ada kesalahan di masa lalu saat melakukan perekrutan pegawai. Khususnya tenaga honorer. Kemudian kebijakan terbaru, pemerintah pusat melarang adanya tenaga honorer dan menggantinya dengan skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PPPK). Tenaga honorer yang telah direkrut mengikuti tes PPPK dan semuanya dinyatakan lulus. Akhirnya jumlah PPPK sekarang sudah mencapai 4000-5000 pegawai. 

"Ini kesalahan yang dilakukan, pertama PNS benar, mengikuti tes dan lain-lain. tapi kemudian ada proses honor yang diterima sembarang-sembarang dulu. Nah, honor-honor yang diterima-terima terus, akibatnya sekarang tidak boleh ada honor lagi. Kebijakan kita, kita keluarkan atau lanjutkan ke PPPK," terang Bupati. 

Banyaknya jumlah pegawai ternyata membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan ketentuan, belanja gaji pegawai tidak boleh melebihi 30 persen dari total APBD. Meskipun saat ini belanja gaji pegawai Pemkab Mimika masih di bawah 30 persen, John Rettob mengatakan tahun depan kemungkinan besar akan melebihi dikarenakan adanya efisiensi anggaran serta pengurangan nilai APBD. 

Ia mengaku, Pemerintah Daerah sedang mencari solusi terkait kelebihan jumlah pegawai tersebut. Beberapa pilihan yang dipertimbangkan adalah mengurangi jumlah pegawai atau pemotongan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP).

"Solusinya ada beberapa cara. Solusinya kurangi pegawai atau kurangi TPP. Pasti ada gejolak, tapi tidak ada pilihan lain. Tapi saya tidak memiliki keputusan sendiri, kita akan rapatkan, kita bicarakan dengan semua," pungkasnya. (Martha)