Komisi III DPRK Mimika Tinjau Tiga SMA, Temukan Over Kapasitas & Siswa Tak Terdaftar Dapodik
Kunjungan Kerja Komisi III DPR Kabupaten Mimika ke SMA di Kota Timika, Rabu (16/7/2025) Foto: Faris/ Papua60detik
Kunjungan Kerja Komisi III DPR Kabupaten Mimika ke SMA di Kota Timika, Rabu (16/7/2025) Foto: Faris/ Papua60detik

Papua60detik – Ketua Komisi III DPRK Mimika, Herman Gafur, mengungkap kondisi memprihatinkan dunia pendidikan di Mimika, usai melakukan kunjungan kerja ke tiga sekolah negeri SMA Negeri 1, SMA Negeri 6, dan SMA Negeri 7, Rabu (16/7/2025).

Dalam tinjauan langsung tersebut, Komisi III menemukan beragam persoalan, mulai dari infrastruktur, daya tampung, hingga sistem penerimaan siswa baru.

“Di SMA Negeri 1 sebagai SMA pertama kita melihatnya miris sekali, artinya selama ini orang Mimika menjadikan sekolah rujukan dan favorit dan yang kita dapat di lapangan ternyata infrastruktur penunjang belajar dan fasilitas-fasilitasnya itu sangat jauh dari harapan. Oleh karena itu kita komisi III jadikan atensi agar bagaimana SMA negeri 1 yang merupakan sekolah pertama di Kabupaten Mimika bisa di desain ulang, sesuai dengan kebutuhan,” ujar Herman.

Menurutnya, SMA Negeri 1 yang kini hanya bisa menerima 8 rombongan belajar dari kapasitas ideal 12 kelas, mengalami over kapasitas yang berdampak serius.

“Pengaruh dari over kapasitas ini ada seratus lebih anak tidak terinput di Dapodik. Ini juga kita berharap Dinas Pendidikan memberikan penjelasan terhadap hal-hal seperti ini karena ini berdampak pada operasional sekolah yang bersumber dari dana operasional pendidikan itu sendiri,” ungkapnya.

Selain itu, Komisi III juga meminta Dinas Pendidikan segera menyelesaikan pemetaan batas wilayah antara SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 7 untuk menghindari konflik di masa depan.

Herman memberikan apresiasi kepada SMA Negeri 6, yang dalam 15 tahun berdiri kini mulai mendapat tempat di hati masyarakat. Tahun ini, lebih dari 600 orang tua mendaftarkan anaknya di sana.

“Ini bukti bahwa animo masyarakat sudah mulai tersebar, tidak lagi tersentral hanya di satu sekolah,” tambahnya.

Komisi III mendorong pendekatan zonasi diperkuat, dengan pemerataan kualitas guru, fasilitas, dan kegiatan ekstrakurikuler di semua sekolah.

“Kita ingin semua SMA punya kualitas yang sama. Jadi orang tua tidak lagi bertanya sekolah mana yang unggulan, tapi cukup cari sekolah terdekat,” tandasnya. (Faris)