Papua60Detik - Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Kamis (26/2/2026). 

Rapat ini fokus membahas pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

Hadir dalam RPD Ketua Komisi IV DPRK Mimika, Elinus B Mom, didampingi sejumlah anggota lainnya yakni Yuliana Fece Amisin, Rizal Patadan, Abrian Katagame, Simson Gujangge, Darwin Kurnia Rombe, Amons Jamang, dan Aser Gobay, Kepala Dinas PUPR Mimika, Inosensius Yoga Pribadi beserta jajarannya.

Ketua Komisi IV DPRK Mimika, Elinus B Mom mengusulkan pembangunan SPAM di wilayah Mimika dialihkan ke skema anggaran tahun jamak (multiyears). Langkah ini dinilai mendesak guna menjamin kepastian anggaran dan keberlanjutan proyek yang telah berjalan sejak tahun 2012 namun belum tuntas sepenuhnya.

"Kami mendorong agar pekerjaan SPAM ini dibuat dalam bentuk multiyears. Jika tidak, alokasi anggaran akan terus naik-turun dan pengerjaan di lapangan akan selalu menghadapi hambatan dan lain sebagainya," ujar Elinus saat ditemui usai RDP.

Kepala Dinas PUPR Mimika, Inosensius Yoga Pribadi, memaparkan progres terkini serta sejumlah kendala serius dalam penyediaan layanan air bersih bagi warga Kota Timika. Hingga saat ini, pembangunan infrastruktur air bersih baru mencapai 57 persen dari total perencanaan.

Yoga menjelaskan bahwa proyek yang dimulai sejak tahun 2012 ini telah mengalami beberapa kali tinjauan perencanaan (review). Berdasarkan data terbaru tahun 2022, dibutuhkan total anggaran sebesar Rp500 miliar lebih untuk meng-cover target 50.000 sambungan pelanggan di seluruh wilayah perkotaan.

"Kondisi di Timika ini kita membangun semua dari nol. Pipa induk, sekunder, hingga primer harus dibangun karena sebelumnya belum ada. Namun, karena kucuran anggaran yang tidak maksimal setiap tahunnya, saat ini masih ada kekurangan dana sekitar Rp242 miliar untuk menuntaskan infrastruktur tersebut," ujar Yoga.

Yoga mengatakan, untuk menekan biaya, pihaknya telah menjalin kerja sama (PKS) dengan PT Freeport Indonesia yang memberikan hibah bantuan pipa sesuai spesifikasi yang dibutuhkan, yang diharapkan dapat mengurangi beban anggaran daerah.

Selain masalah teknis, Kadis PUPR juga menekankan pentingnya pembentukan lembaga pengelola air bersih yang profesional. 

"PUPR fokus pada pembangunan infrastruktur, namun pengelolaan, pelayanan, hingga pemungutan retribusi harus dilakukan oleh lembaga tersendiri agar lebih profesional dan transparan," tambahnya.

Yoga menambahkan, berdasarkan data riil di lapangan, saat ini sudah terpasang 14.000 Sambungan Rumah (SR). Namun, baru sekitar 9.000 unit yang sudah teraliri air secara maksimal. Air tersebut saat ini bersumber dari Ground Water Tank (GWT) Kuala Kencana dan didorong menuju titik-titik penampungan di SP1, SP2, dan SP4.

Sebagai langkah evaluasi, Dinas PUPR memutuskan untuk menghentikan sementara pemasangan SR baru dan akan berfokus pada penguatan jaringan pipa induk serta sekunder guna memastikan distribusi air berjalan stabil di wilayah yang sudah terpasang.

Elinus menambahkan, percepatan SPAM ini adalah solusi jangka panjang mengingat kualitas air tanah di area perkotaan Timika sudah tidak layak konsumsi. Ia juga memberikan apresiasi kepada pemerintah yang telah memulai pemasangan sambungan langsung ke rumah-rumah warga.

"Kualitas air tanah di kota banyak yang sudah kuning dan tidak layak. SPAM ini adalah solusi kita. Ke depan, pengelolaannya akan berbasis retribusi melalui pihak ketiga agar fasilitas ini terawat dan berkelanjutan," harapnya. (Joe Situmorang)