Papua60detik – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika kunjungan kerja ke Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Kelas II Mozes Kilangin Timika, Selasa (22/7/2025). 

Kunjungan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya koordinasi dan evaluasi terhadap tata kelola, pengembangan, serta peningkatan pelayanan publik di Bandara Mozes Kilangin.

Kunker ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV, Elinus Balinol Mom, didampingi anggota komisi yaitu Abrian Katagame, Amos Jamang, Simson Gujangge, dan Ancelina Beanal. Turut serta dalam rombongan, Wakil Ketua III DPRK Mimika, Ester Tsenawatme.

Elinus menjelaskan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran utuh terkait pengelolaan bandara, termasuk pemisahan antara yang dikelola oleh pemerintah daerah dan yang dikelola oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan.

“Kami ingin mengetahui secara pasti bagian mana yang menjadi tanggung jawab daerah dan mana yang dikelola pusat melalui APBN. Salah satu temuan kami adalah masih adanya persoalan hibah tanah yang belum sepenuhnya tuntas,” ujar Elinus.

Ia menyebutkan bahwa beberapa bidang tanah memang telah dihibahkan kepada Kementerian Perhubungan, namun masih ada lahan yang digarap oleh masyarakat dan belum ada kejelasan pengelolaannya. Hal ini menurutnya harus segera menjadi perhatian bersama antara UPBU dan Dinas Perhubungan.

Komisi IV juga menyoroti persoalan klasik di Bandara Mozes Kilangin, yakni kemacetan lalu lintas di area keberangkatan dan kedatangan. Kemacetan ini dinilai terjadi akibat tidak adanya pengaturan yang baik terhadap arus kendaraan.

“Soal antrean mobil di pintu masuk dan area drop off itu sudah menjadi keluhan masyarakat sejak lama. Kami sudah sampaikan dan pihak bandara berkomitmen akan melakukan penataan ulang agar lebih tertib dan nyaman,” tegas Elinus.

Selain itu, Komisi IV juga mengkritisi belum maksimalnya koordinasi lintas instansi, terutama terkait aset bangunan yang berada di dalam area bandara namun belum sepenuhnya dialihkan statusnya dari pemerintah daerah ke UPBU. Hal ini dinilai berpotensi menghambat pengelolaan bandara ke depan.

“Ada bangunan dan anggaran yang sejatinya untuk UPBU, tapi statusnya masih milik pemerintah daerah. Kita harap proses hibah bisa segera dituntaskan agar tidak ada tumpang tindih pengelolaan,” tambahnya.

Dalam pertemuan itu, Komisi IV menerima paparan rencana pengembangan Bandara Mozes Kilangin ke depan. Elinus menekankan pentingnya sinergi antara DPRK, pemerintah daerah, dan UPBU agar pengembangan bandara bisa berjalan terarah dan memberi manfaat maksimal bagi masyarakat Mimika.

Komisi IV turut menyoroti pentingnya menjaga fasilitas publik dari kerusakan serta mendorong sistem retribusi yang lebih transparan dan modern.

“Kami mendorong agar retribusi masuk bandara bisa berbasis digital, mulai dari pintu masuk. Ini untuk mencegah pungli dan meningkatkan akuntabilitas. Kalau dikelola baik, pemeliharaan fasilitas juga akan semakin baik,” ujar Elinus.

Komisi IV menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal dan mendorong penyelesaian berbagai persoalan yang ditemukan di lapangan, agar pelayanan di Bandara Mozes Kilangin terus meningkat dan sejalan dengan standar keselamatan serta kenyamanan publik. (Faris)