Kritik Koperasi Awards Pemkab Mimika, Fraksi Gerindra DPRK: Kontradiktif dengan Realitas
Papua60Detik – Fraksi Gerindra DPRK Mimika mengkritisi rencana penerimaan penghargaan Koperasi Awards oleh Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Koperasi dan UMKM di Jakarta.
Penghargaan tersebut dinilai kontradiktif dengan realitas pembinaan koperasi di tingkat kampung yang dinilai belum berdampak nyata bagi ekonomi masyarakat.
Baca Juga: Satgas PKH Mangkir di Rakor Pembahasan Plang Larangan Pertambangan, ini Kata DPR Papua Tengah
Ketua Fraksi Gerindra DPRK Mimika, Elinus Balinol Mom, mempertanyakan indikator keberhasilan yang menjadi dasar penganugerahan tersebut.
"Pemberian penghargaan Koperasi Awards di Jakarta sangat kontradiktif dengan realitas yang dirasakan masyarakat di kampung-kampung. Kami mempertanyakan urgensi penghargaan tersebut ketika fungsi utama koperasi sebagai pilar ekonomi rakyat di Mimika justru tidak berjalan," tegas Elinus kepada wartawan, Kamis (20/8/2026).
Elinus, yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi IV DPRK Mimika, menyoroti keberadaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kampung Atuka, Distrik Mimika Tengah. Koperasi yang diresmikan langsung oleh Menteri Koperasi Ferry Juliantono pada 9 April 2026 lalu dan digadang-gadang menjadi percontohan nasional, dinilai hanya sebatas panggung pencitraan.
Ketua Fraksi Gerindra DPRK Mimika, Elinus Balinol Mom. Foto: Joe Situmorang/Papua60Detik
Kondisi serupa juga dinilai terjadi pada peresmian koperasi di wilayah Limau Asri SP5 dan Wangirja SP9.
"Setelah acara selesai dan kamera mati, pembinaan berkelanjutan, pendampingan usaha, permodalan, hingga akses pasar bagi masyarakat pesisir di Atuka sama sekali tidak berjalan secara konsisten. Koperasi tersebut mandek dan belum menghasilkan dampak ekonomi langsung bagi warga," ujar Elinus.
Fraksi Gerindra menilai Dinas Koperasi dan UMKM Mimika belum menjalankan tata kelola pembinaan yang berkelanjutan. Banyak koperasi di Mimika yang tercatat hanya sebatas 'papan nama' tanpa aktivitas usaha produktif.
Elinus menegaskan, penganugerahan seperti Bhakti Koperasi seharusnya berbasis dampak (impact-driven), bukan hanya seremonial dan keberhasilan administrasi di atas kertas saja.
"Koperasi di Mimika tidak boleh hanya hidup di atas kertas laporan atau panggung penghargaan mewah di Jakarta. Kami mendesak kepala dinas untuk fokus menyelesaikan persoalan mendasar. Tingkatkan kualitas kelembagaan, berikan pendampingan nyata, dan pastikan program pusat seperti KDMP memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat," pungkasnya.
Penganugerahan Koperasi Awards oleh Kementerian Koperasi sendiri dijadwalkan berlangsung pada Kamis (20/8/2026) pukul 19.00 WIB di Jakarta. Pemkab Mimika masuk dalam daftar penerima penghargaan. (Joe Situmorang)