Papua60detik – Komisi IV DPRK Mimika melakukan kunjungan kerja ke Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika, Selasa (22/7/2025), guna mengevaluasi kinerja dan menyerap langsung berbagai tantangan operasional yang dihadapi OPD teknis strategis ini.

Kunker dipimpin oleh Ketua Komisi IV Elinus Balinol Mom, didampingi anggota Abrian Katagame, Amos Jamang, Simson Gujangge, dan Ancelina Beanal. Turut serta dalam kunjungan, Wakil Ketua III DPRK Mimika, Ester Tsenawatme.

Dalam pertemuan tersebut, Komisi IV menekankan pentingnya pengawasan terhadap program kerja dan pengalokasian anggaran Dinas Perhubungan, khususnya terkait pengelolaan infrastruktur transportasi darat, laut, dan udara.

“Kami ingin memperoleh informasi yang jelas dan komprehensif terkait pengelolaan sektor perhubungan. Fokus kami tidak hanya pada realisasi anggaran, tapi juga pada tantangan teknis dan administratif yang selama ini menjadi penghambat kinerja,” tegas Elinus Mom di hadapan jajaran Dishub.

Tak hanya sebatas evaluasi, kunjungan ini juga bertujuan membangun sinergi yang lebih kuat antara legislatif dan eksekutif, khususnya dalam mendorong peningkatan layanan transportasi publik dan penguatan infrastruktur strategis di Mimika. Komisi IV ingin memastikan bahwa setiap program yang dicanangkan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat dan berdampak langsung terhadap konektivitas wilayah.

“Kami juga ingin mendalami arah kebijakan Dinas Perhubungan, termasuk regulasi, inovasi dan program-program prioritas yang tengah dijalankan agar kami dapat memberi dukungan sesuai fungsi pengawasan kami,” tambah Abrian Katagame 

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Mimika, Jania Basri, membeberkan sejumlah hambatan yang selama ini menjadi pengganjal pelaksanaan kegiatan, khususnya menyangkut proses lelang yang belum optimal.

“Hambatan paling utama adalah kurangnya personel di Pokja. Kami sudah input seluruh paket proyek ke dalam sistem sejak Desember 2024 dan mendelegasikan ke Pokja, tapi tidak ditindaklanjuti maksimal oleh LPSE. Ini karena jumlah paket pekerjaan sangat banyak sementara personel sangat terbatas,” jelas Jania.

Ia menyebutkan, untuk tahun anggaran 2025, Dinas Perhubungan Mimika mengelola total dana senilai Rp420 miliar, dengan alokasi terbesar untuk sektor udara sebesar Rp280 miliar. Sisanya dialokasikan untuk sektor darat, laut, serta kegiatan operasional rutin kantor.

Meski menghadapi kendala teknis, Jania menegaskan bahwa pelaksanaan proyek pekerjaan PL (penunjukan langsung) sudah berjalan, dan pihaknya terus mendorong percepatan proses lelang reguler agar serapan anggaran tidak kembali terhambat di akhir tahun.

Komisi IV mengapresiasi keterbukaan pihak Dishub dalam memaparkan kondisi riil di lapangan, dan berjanji akan menyampaikan hasil kunker ini dalam rapat-rapat lanjutan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan strategis di DPRK Mimika. Mereka menekankan bahwa pembangunan sektor perhubungan merupakan jantung mobilitas dan pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga perlu mendapatkan perhatian lebih dari seluruh pemangku kepentingan. (Faris)