Papua60detik - Pj Sekda Mimika, Petrus Yumte menyebut bahwa Kabupaten Mimika masih kekurangan tenaga Kelompok Kerja (Pokja) pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. 

Hal itu mempengaruhi pekerjaan-pekerjaan di tahun 2024. Banyak yang terhambat, sebab tahun ini, Pokja Mimika di bidang pengadaan barang dan jasa hanya berjumlah 4 Pokja. 

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Mimika merencanakan Bimbingan Belajar (Bimbel) bagi setiap perwakilan OPD di Bidang Lelang Pengadaan Barang dan Jasa sekaligus mengevaluasi Pokja yang ada. 

"Minggu depan akan ada rencana kelas Bimbel terkait dengan Pokja. Panitia atau teman-teman yang biasa ahli bidang lelang, pengadaan barang dan jasa akan kita evaluasi. Yang tidak bagus akan kita keluarkan semua. Karena mereka ini juga bagian dari yang menghambat pekerjaan di tahun 2024," ujar Petrus saat memimpin apel di Puspem, Senin (02/12/2024). 

Ia menyampaikan, sesuai amanat Pj. Bupati, bulan Desember sebagaian besar pekerjaan di tahun 2025 sudah harus dilelang. Untuk itu dibutuhkan Pokja yang lebih banyak dan berintegritas. Bahkan, Pemerintah akan membayar insentif Pokja Rp30 juta per bulan asal sesuai dengan kinerjanya. 

"Bupati sudah sampaikan kalau Pokja mau dibayar insebtif Rp30 juta per bulan, bisa. Asal kerjanya bagus. Karena ini beban besar untuk APBD Mimika. Kita sangat terasa sekali di 2024. Banyak sekali tertumpuk. Pokja mana, tinggal mana. Sudah kerja, banyak kita yang aneh-aneh," kata Petrus. 

Untuk mengelola pekerjaan lelang di bidang pengadaan barang dan jasa diperlukan orang-orang yang benar-benar berbakat di bidang tersebut. Sehingga ia meminta agar setiap OPD mengirimkan perwakilan yang dilihat mampu untuk mengikuti Bimbel dan ujian minggu depan. 

"APBD kita besar tapi kalau tidak ada Pokja yang berbakat, otomatis banyak pekerjaan yang tidak terselesaikan terutama melalui mekanisme lelang. Saya percaya adik-adik muda di internal kita ini banyak yang pakar dan paham akan hal tersebut," tambahnya. 

Kata Petrus, untuk tahun 2025, Mimika sudah seharusnya memiliki 50 Pokja atau minimal 30 Pokja untuk mengawal pekerjaan-pekerjaan di OPD. 

"Saya harap minggu depan kalau tidak ada halangan kita adakan proses pembelajaran bagi 80 atau 100 orang, bagaimana supaya kita dapat minimal 30 Pokja," pungkasnya. (Martha).