Papua60detik - Rencana Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Mapia Raya di Kabupaten Dogiyai, Papua Tengah, menuai penolakan dari berbagai elemen masyarakat, khususnya kalangan pelajar dan mahasiswa.

Setelah menggelar aksi damai pada 4 juli 2025 di halaman Kantor Bupati Dogiyai, Solidaritas Pelajar, Mahasiswa, dan Masyarakat Dogiyai kembali menyuarakan penolakan mereka dengan menyerahkan aspirasi mereka ke anggota DPRK Dogiyai dalam sebuah pertemuan yang digelar di Aula Gereja Katolik Idakebo, Sabtu (19/7/2025).

Yohanes Degei, Ketua Komisi A DPRK Dogiyai yang membidangi pemerintahan, Hukum, dan HAM, langsung menerima dokumen aspirasi dari perwakilan massa.

"Hari ini saya menerima aspirasi dari Solidaritas Pelajar dan Mahasiswa Dogiyai. Sebagai anggota DPRD, saya bertanggung jawab untuk menindaklanjuti aspirasi ini kepada atasan kami hingga ke tingkat DPR RI di Jakarta," ujar Degei.

Ia menambahkan dalam waktu dekat DPRK Dogiyai akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna mengawal aspirasi tersebut ke DPR Provinsi Papua Tengah hingga ke DPR RI di Senayan, Jakarta.

"Pansus akan segera dibentuk dan berangkat untuk membawa aspirasi rakyat ini ke tingkat yang lebih tinggi," jelasnya.

Sementara itu, Yulianus Tagi, Koordinator Solidaritas Pelajar dan Mahasiswa Dogiyai menilai pemekaran DOB Mapia Raya akan membawa dampak buruk bagi masyarakat.

"Kami bukan turun aksi untuk berkompromi, tetapi sebagai agen kontrol kami ingin menyampaikan bahwa pemekaran DOB ini memiliki dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat Dogiyai," tegasnya.

Yulianus yang berasal dari Kota Studi Jayapura menilai bahwa pemekaran bukanlah solusi pemerataan pembangunan, melainkan justru dapat menjadi alat perusak lingkungan dan pemusnahan kehidupan rakyat asli.

Katanya, mahasiswa Dogiyai telah berdiskusi di kota studi masing-masing, dan sepakat bahwa rencana pemekaran sangat membahayakan. 

"Oleh karena itu, kami mendesak pemerintah daerah dan DPRD segera mencabut surat rencana pemekaran tersebut," tandasnya. (Elias Douw)