Pelni Nilai Pemkab Tak Serius Urus Pelabuhan Pomako
Kepala Pelni Timika Rachmansyah Chaidir, foto: Martha/ Papua60detik
Kepala Pelni Timika Rachmansyah Chaidir, foto: Martha/ Papua60detik

Papua60detik - Sudah bertahun-tahun Pelabuhan Pomako tanpa pembangunan fasilitas apapun. Tak berkembang. Fasilitas yang ada pun tidak memenuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) pelabuhan pada umumnya. 

Seperti yang terjadi pada 12 Desember 2025 lalu, video viral yang beredar, memperlihatkan lautan manusia di dermaga Pomako. Pengantar, penjemput bebas masuk. Ditambah lagi tak ada terminal penumpang yang memadai.

Kepala Pelni Timika Rachmansyah Chaidir mengatakan, bukan sekali itu saja, setiap akhir tahun kejadian tersebut berulang. Penyebabnya adalah fasilitas di pelabuhan tidak mendukung. Saat ini semua orang bisa lalu lalang ada tiket atau tidak bisa masuk pelabuhan.

Ia menyesalkan sikap Pemkab Mimika yang menurutnya tidak serius menangani permasalahan di Pomako. Menurutnya, tidak masuk akal apabila pemerintah tidak mampu menyelesaikan persoalan tanah di pelabuhan

"Yang bertanggung jawab dalam hal pengelola pelabuhan itu Pemkab. Tugasnya ambil alih tanah itu. Pelni itu sebagai pengguna jasa yang istilah sandar di satu pelabuhan, harus ada instrumen-instrumen lain melengkapi pelabuhan. Masak tidak ada terminal penumpang?" kata Rachmansyah Chaidir saat diwawancarai, Selasa (16/12/2025). 

Dengan membludaknya penumpang yang susah dikendalikan, Rachmansyah Chaidir mengaku yang dirugikan adalah Pelni, sebab Pelni bayar pass penumpang ke syahbandar, tetapi penumpang tidak dapat fasilitas. Padahal, Mimika yang memiliki APBD yang besar harusnya bisa menyelesaikan cepat jika ada political will. 

"Pemkab panggil itu oknum, kita punya APBD besar loh, tanya dia butuh berapa? Tidak ada itu KPK turun periksa Pemkab karena masalah jelas. Tetapi kita lihat, Pemkab tidak peduli di Pomako, ada apa?" keluhnya. 

Meskipun keadaan seperti itu, PT Pelni Indonesia tetap berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Rachmansyah Chaidir mengimbau penumpang membeli tiket jauh-jauh hari. Sebab ketersediaan tiket yang diperbolehkan kementerian terbatas demi keselamatan penumpang. (Martha)