Pemkab Mimika Janjikan Pemerataan Layanan Pendidikan
Papua60detik - Bupati Mimika Johannes Rettob memastikan dalam masa kepemimpinannya tidak ada lagi kesenjangan di sekolah swasta dan negeri
Pendidikan menjadi salah fokus utama yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mimika. Ia mengatakan fokus utama diarahkan pada pemerataan fasilitas, peningkatan kualitas guru, serta akses pendidikan yang lebih merata bagi anak-anak di wilayah terpencil termasuk ketersedian guru.
Dalam beberapa tahun terakhir, kata Bupati, pemerintah telah menjalankan program revitalisasi sekolah sebagai bagian dari strategi nasional peningkatan mutu pendidikan.
"Tahun kemarin ada sembilan sekolah yang direvitalisasi, dan rata-rata semuanya swasta. Tahun ini, kita usulkan kembali 30 meskipun belum tentu semua nanti disetujui. Artinya pemerintah tidak membeda-bedakan, semua bisa kita bantu," ujar Johannes Rettob saat diwawancarai, Selasa (31/03/2026).
Selain itu, pemerintah juga menyoroti pentingnya pembangunan akses pendidikan anak usia dini (PAUD). Pemerintah mewajibkan pendidikan 13 tahun. Sementara di wilayah terpencil Mimika belum memiliki PAUD.
"Seperti di Mimika Barat Tengah, kita ada sembilan kampung di sana, dan semuanya punya SD-nya yang dikelola YPPK, tetapi TK tidak ada. Padahal sekarang tidak boleh masuk SD kalau tidak TK," ujarnya.
Menurutnya, minimnya fasilitas PAUD di pedalama menjadi perhatian serius karena kondisi geografis yang sulit dijangkau. Di beberapa distrik bahkan hanya terdapat satu fasilitas PAUD, sementara jarak antar kampung cukup jauh dan harus ditempuh berjam-jam.
Di Mimika Barat Jauh ada 1 TK, Distrik Amar ada 2 TK, Kokonao ada 2 TK, Atuka ada 1 TK, Mimika Timur Jauh 1 TK, Agimuga ada 1 TK, Jita tidak ada. Oleh karena itu, Bupati menyebut pembangunan sekolah harus ditunjang dengan pembangunan infrastruktur.
"Ini kita harus bangun lagi, apalagi di atas karena konektivitas di sana itu jauh, jadi kasihan mereka. Ini program prioritas kita," pungkasnya. (Martha)