Pemkab Mimika Kick Off Meeting RKPD 2026
Pemkab Mimika meeting dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026, Foto: Martha/ Papua60detik
Pemkab Mimika meeting dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026, Foto: Martha/ Papua60detik

Papua60detik – Pemerintah Kabupaten Mimika kick off meeting dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) TAHUN 2026, Kamis (16/01/2025). 

Kepala Bappeda Mimika, Yohana Paliling  menyebutkan bahwa di tahun 2026, Pemkab Mimika memiliki 15 poin isu strategis yang menjadi prioritas RKPD 2026. 

Beberapa di antaranya adalah pendidikan, kesehatan, infrastruktur, lingkungan, kemiskinan, pengangguran,  penguatan Standar Pelayanan Minimal (SPM). 

Di dalam RKPD sudah mencakup tugas pokok dan fungsi  teknis masing-masing OPD.

“Arahan kita (untuk RKPD 2026), tetap memprioritaskan untuk penurunan kemiskinan ekstrem, inflasi, stunting dan pemenuhan SPM,” ujar Yohana.

Katanya, tahun ini SPM Kabupaten Mimika menjadi yang tertinggi di Provinsi Papua Tengah. Untuk itu, Pemkab Mimika akan terus bersinergi melakukan perencanaan, kemudian selalu mengawal dan melakukan evaluasi supaya apa yang direncanakan dapat terlaksana.

Ia mengingatkan setiap OPD bahwa kalender jadwal perencanaan sudah ada. Sehingga seluruh OPD melihat apa yang diperlukan masyarakat.

"Nanti juga ada Musrembang kampung, Musrembang distrik dan Musrembang kabupaten untuk menerima aspirasi masyarakat. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik," tambahnya. 

Sementara, Pj Sekda Mimika, Petrus Yumte mengatakan upaya mencapai target pembangunan dan perencanaan, Kabupaten Mimika harus mampu mengintegrasikan indikator utama pembangunan serta 8 visi yang disebut Asta Cipta Presiden yaitu sinkronisasi rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten Mimika tahun 2025-2045 yang telah ditetapkan. 

RKPD ini menjadi panduan setiap OPD dalam menyusun APBD tahun 2026. Di mana di dalamnya ada panduan, arahan, strategi, kolaborasi dan sinkronisasi setiap OPD. Sehingga kualitas penyusunan APBD bisa dipertanggungjawabkan ke depannya. 

"Kita berusaha memperbaiki diri dari waktu ke waktu melalui proses perencanaan ini. Menetapkan APBD tepat waktu, kalau APBD tepat waktu maka dampaknya bisa bermanfaat ke masyarakat," pungkasnya. (Martha)