Papua60detik - Pemerintah Kabupaten Mimika gelar Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RKPD) 2025-2029 dan Rencana Aksi Tahunan (RAT) tahun 2026, Kamis (23/10/2025). 

FGD berlangsung di Kantor Bappeda Mimika, diikuti oleh 26 OPD pengampu. FGD ini untuk mengidentifikasi permasalahan kemiskinan yang masih dihadapi di Mimika, serta merumuskan strategi dan prioritas program yang realistis dan terukur. 

Beberapa isu yang dibahas meliputi peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan infrastruktur dasar, hingga penguatan data terpadu kemiskinan.

Sesuai data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan tahun 2025 adalah 14,18 persen dan kemiskinan ekstrem 5,37 persen. 

Kepala Bappeda Mimika, Yohana Paliling mengatakan kemiskinan bukan hanya soal kekurangan pendapatan, tetapi juga soal akses terhadap kesempatan, pelayanan publik dan keadilan sosial. Kemiskinan diakibatkan oleh banyak faktor, bukan hanya kekurangan uang. Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara kolaboratif.

Penanggulangan kemiskinan menjadi agenda utama pembangunan Mimika lima tahun ke depan. Pemerintah berkomitmen  menurunkan kemiskinan secara berkelanjutan melalui beberapa langkah strategis. 

Pemerintah menjadikan pengentasan kemiskinan sebagai prioritas lintas sektor, memastikan setiap warga Mimika dari pesisir hingga pegunungan mendapat manfaat dari pembangunan, kolaborasi antara pemerintah dan lembaga vertikal, pengusaha hingga masyarakat sipil, mengoptimalkan data. 

"Kegiatan ini bukan sekadar penyusunan dokumen perencanaan, melainkan proses membangun kesepahaman dan komitmen bersama untuk menghadirkan kebijakan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat kecil," ujar Yohana. 

Tantangan pengentasan kemiskinan merupakan tantangan besar. Meskipun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tinggi, tetapi, ketimpangan ekonomi masih terjadi. 

"Kita ketahui, konstribusi perusahaan juga cukup besar, namun belum merata di masyarakat. Selain itu keterlibatan masyarakat lokal juga masih rendah. Masih ada ketimpangan pembangunan di kampung dan distrik," terangnya. 

Saat ini pemerintah sudah mulai mengusulkan kegiatan program tahun 2026. Yohana memastikan dokumen yang disiapkan akan lebih mendukung visi misi bupati dan wakil bupati untuk memulai dan melanjutkan program prioritas pembangunan dari kampung ke kota. (Martha)