Papua60detik - Gabungan berbagai elemen masyarakat Lanny Jaya berunjuk rasa di Kantor DPRK Rabu (20/8/2025). Mereka mendesak pemerintah daerah dan pusat untuk segera menarik militer non-organik dari wilayah mereka. 

“Wilayah Lanny Jaya aman dan damai, tidak ada pelanggaran hukum oleh masyarakat. Tapi kami dikejutkan dengan penerobosan militer non-organik yang berlebihan, membawa senjata ke desa-desa, menginterogasi warga, dan merusak rumah-rumah," tegas Demis Tabuni, Koordinator Lapangan aksi damai di Tiom.

Demis menyoroti sejarah panjang ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat Papua sejak 1963, termasuk kegagalan implementasi Otonomi Khusus yang dinilai tidak membawa kesejahteraan bagi orang asli Papua (OAP). Penambahan provinsi baru dan kehadiran militer menurutnya justru memperparah situasi.

"Kami tidak menolak negara, tapi kami menolak sistem negara memperlakukan kami. Jangan jadikan tanah kami ladang operasi militer. Kami ingin hidup sebagai manusia yang bermartabat,” tegasnya.

Dalam pernyataan tertulis yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya dan DPRD setempat, masyarakat menuntut. 

Pertama, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto segera menarik militer non-organik dari seluruh wilayah Lanny Jaya dan Papua secara umum.

Kedua, Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya mengeluarkan surat perintah kepada kepala distrik dan kampung untuk melindungi masyarakat dari ancaman militer. 

Ketiga, DPRK Lanny Jaya segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menindaklanjuti aspirasi ini dan meneruskannya ke Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dan Presiden RI.

Keempat, Jika tuntutan tidak ditindaklanjuti hingga 1 September 2025, masyarakat akan melakukan demonstrasi besar-besaran dan menghentikan seluruh aktivitas pemerintahan di Lanny Jaya.

“Kami sampaikan ini atas nama Tuhan Yang Maha Esa, atas nama tulang belulang leluhur kami, dan atas nama alam semesta Lanny Jaya. Jangan ganggu kami dengan moncong senjata,” tutup Demis.

Ia menegaskan, aksi damai ini menjadi simbol perlawanan sipil terhadap pendekatan keamanan sekaligus seruan agar pemerintah lebih mendengar suara rakyat Papua dari akar rumput. (Elias Douw)