Papua60detik - Rapat bersama Pansus PON XX dan Peparnas XVI DPRP Papua jadi ajang curahan hati Sub PB PON XX Kabupaten Mimika, Sabtu (1/5/2021) malam.

Bupati Mimika yang juga Ketua Sub PB PON XX Mimika, Eltinus Omaleng mengatakan masih terjadi simpang siur soal anggaran dan tidak jelasnya peran dan tanggung jawab pada bidang tertentu.

"Kemarin kita pertemuan di Jayapura, masih ada simpang siur itu soal anggaran, lalu ketidakjelasan soal tanggung jawab konsumi, yang katanya mau diambil alih oleh Jayapura," ungkap Omaleng.

Sejak awal, Mimika menyatakan ingin menangani bidang konsumsi secara mandiri. Ia beralasan, banyak pihak di Mimika yang bisa mendukung pelayana di bidang itu.

"Pasti nanti ada kepentingan-kepentingan di situ, makanya kalau percaya sama kita, yah percayakan saja, jangan lagi ambil dari Jayapura dan Jakarta," ungkapnya.

Kepentingan apa yang dimaksudkannya, tak ia beberkan terperinci.

Ketidakjelasan berikutnya terjadi di bidang akomodasi. Beberapa kontingen, kata Bupati, telah mengirimkan tim melakukan pemesanan hotel selama berlangsungnya PON.

"Mereka (kontingen) bawa orang dari Jakarta dan datang sendiri ke Mimika untuk booking tempat tinggal di sini. Nah, kami dari pihak panitia akomodasi bingung, kok tidak connect, karena soal (akomodasi) itu dari kami itu sudah siap," tegasnya.

Omaleng lalu menyinggung soal anggaran. Menurutnya, sejauh ini tak mengetahui berapa anggaran yang akan dikucurkan untuk penyelenggaraan PON XX.

Soal ini, Sub PB PON XX Mimika hanya bisa menunggu kejelasan perihal dana tersebut.

"Saya harap jangan lagi lama-lama, karena kami tunggu terus. Kalau memang uang itu tidak mau turun-turun maka cukuplah kita rugi karena sudah bangun venue," paparnya.

Bupati menambahkan guna menyukseskan PON XX di Mimika, dana yang dibutuhkan adalah sekitar Rp800 Miliar.

"Kami butuh kejelasan saja terkait tanggung jawab kami itu apa saja, lalu provinsi (PB PON XX) itu apa, sehingga jelas peran dan fungsinya," katanya.

Ketua Pansus PON XX dan Peparnas XVI DPRP Papua, Kamasan Y Komboy menyebut catatan paling utama dalam rapat itu adalah pelimpahan kewenangan PB PON kepada Sub PB PON. Ini menyangkut kejelasan pertanggungjawaban.

Komunikasi dan koordinasi harus cepat dilakukan mengingat waktu pelaksanaan PON yang semakin dekat.

"Tim anggaran dari PB PON XX saya dengar sudah datang. Jadi saya berharap ada hal-hal yang dikomunikasikan sehingga apa yang jadi kewenangan Sub PB PON XX Mimika terutama soal anggaran itu jelas," katanya  (Fachruddin Aji)