Papua60detik - Masa reses anggota DPRK Mimika  yang berlangsung pada 20-26 Maret 2025 menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka secara langsung. Berbagai persoalan mencuat, mulai dari minimnya penerangan jalan, kebutuhan perumahan layak huni, hingga pembangunan infrastruktur di beberapa daerah pemilihan (dapil).

Anggota DPRK Mimika dari Dapil II, Yan Pieter Laly, mengungkap banyak warga yang mengeluhkan kurangnya penerangan jalan di sejumlah titik, terutama di wilayah Perintis dan Timika Indah.

"Masyarakat menyampaikan bahwa wilayah ini rawan saat malam hari. Karena gelap, banyak tukang ojek yang takut melintas, dan itu berdampak pada keamanan," ujar Yan Pieter Laly, Kamis (27/3/2025)

Tak hanya itu, banyak RT dan kelurahan di Dapilnya juga menyuarakan kebutuhan serupa, meminta pemasangan penerangan di titik-titik strategis guna meningkatkan keamanan dan kenyamanan warga.

Selain penerangan jalan, warga juga berharap adanya renovasi kantor lurah agar pelayanan publik bisa berjalan lebih baik. Permintaan lain yang mencuat dalam reses ini adalah kenaikan insentif bagi ketua RT, yang saat ini hanya Rp1,2 juta dan dibayarkan setiap tiga bulan sekali.

"Mereka berharap insentif bisa dinaikkan. Saya rasa ini wajar mengingat tugas mereka cukup berat dalam melayani masyarakat," katanya.

Sementara itu, Dolfin Beanal yang melakukan reses di wilayah mile 32 dan Kwamki Lama juga menerima berbagai aspirasi. Salah satu permintaan utama dari masyarakat mile 32 adalah percepatan pemekaran kampung.

"Desa ini sudah dipersiapkan sejak lama, tapi belum ada pengesahan. Masyarakat ingin agar proses ini segera dituntaskan," tegas Dolfin Beanal.

Selain itu, warga di wilayah ini juga meminta pembangunan Puskesmas Pembantu (Pustu), mengingat jarak ke fasilitas kesehatan di Timika cukup jauh dan menyulitkan warga yang membutuhkan pertolongan medis.

Di Kwamki Lama, dua persoalan utama yang ditekankan masyarakat adalah bantuan perumahan dan pembangunan Honai. Dolfin menegaskan bahwa Honai bukan sekadar bangunan biasa, melainkan bagian dari identitas dan budaya masyarakat pegunungan.

"Honai adalah tempat berkumpul dan berdiskusi bagi masyarakat gunung. Ini harus kita dorong agar lebih banyak dibangun," ujarnya.

Sementara itu, Daud Bunga yang turun ke Dapil III mendapati keluhan warga mengenai ketersediaan air bersih, penerangan jalan, serta drainase yang buruk sehingga menyebabkan banjir.

"Drainase yang tidak tertata dengan baik menjadi penyebab utama banjir di beberapa wilayah. Ini harus segera ditangani," katanya.

Selain itu, warga meminta bantuan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu, bantuan tunai bagi warga miskin ekstrem, serta peningkatan keamanan lingkungan. Masalah sampah juga menjadi sorotan, di mana masyarakat mengusulkan agar setiap RT memiliki armada angkutan sampah dengan biaya operasional yang ditingkatkan.

Di sektor pertanian dan peternakan, masyarakat berharap adanya bantuan pupuk bagi petani, serta pakan dan bibit ternak babi bagi para peternak. Selain itu, penataan Daerah Aliran Sungai (DAS) dalam kota juga menjadi perhatian utama warga.

Di Dapil IV, Elinus Balinol Mom yang turun langsung ke Kelurahan Kamoro Jaya menemukan berbagai permasalahan mendesak. Salah satu aspirasi utama warga adalah pengadaan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu.

"Banyak warga di sini yang tinggal di rumah yang tidak layak. Mereka berharap ada bantuan dari pemerintah agar bisa mendapatkan hunian yang lebih baik," katanya.

Warga juga meminta perbaikan infrastruktur, termasuk peningkatan kualitas jalan, pembangunan drainase, serta pengadaan air bersih.

"Saat musim hujan, jalanan jadi berlumpur dan air sering tergenang. Warga berharap ada tindakan cepat dari pemerintah," tambahnya.

Di bidang keamanan, masyarakat mengusulkan pengadaan pos keamanan dan penerangan jalan, serta pembangunan masjid bagi umat Muslim di wilayah tersebut. Warga RT 12 juga meminta pembangunan jembatan guna memperlancar akses mereka.

Pada sektor pemberdayaan ekonomi dan sosial, masyarakat meminta agar kantor Balai Latihan Kerja (BLK) yang ada bisa diaktifkan kembali untuk meningkatkan keterampilan warga. Selain itu, mereka juga mengusulkan pengaktifan kembali kantor rehabilitasi bagi masyarakat yang terdampak penyalahgunaan lem.

"Selain infrastruktur, kita juga harus memikirkan bagaimana meningkatkan kualitas SDM dan kesejahteraan warga, salah satunya dengan menghidupkan kembali BLK dan program pemberdayaan ekonomi," ujar Elinus Balinol Mom.

Berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam reses ini menunjukkan bahwa penerangan jalan, perumahan, infrastruktur, kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masih menjadi isu utama di berbagai wilayah di Mimika. 

Anggota Fraksi Gerindra DPRK Mimika menegaskan komitmen mereka untuk mengawal dan memperjuangkan aspirasi tersebut dalam perubahan anggaran mendatang.

"Kami akan terus mengawal aspirasi masyarakat ini agar bisa masuk dalam pembahasan anggaran perubahan. Semua usulan yang disampaikan sangat penting bagi kesejahteraan warga," tutup Elinus. (Faris)