Papua60detik - Pj Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk merespon aksi demonstrasi yang dilakukan sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintahan Kabupaten Mimika belakangan ini.

Ribka menegaskan, sesuai aturan ASN dilarang melakukan demonstrasi. Menurutnya sesuai aturan, ASN mempunyai saluran tersendiri untuk menyampaikan keberatan terhadap kebijakan-kebijakan pimpinan daerah yaitu melalui Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

“ASN tidak boleh demonstrasi, kalau ada hal lain salurkan melalui jalur yang sudah ada, ada KASN ada dari lain tapi tidak boleh demonstrasi,” tegas Ribka saat memimpin apel di Kantor Sentra Pemerintahan Mimika, Rabu (17/1/2024).

Ia berpesan, jika ada hal yang mengganjal di tingkat bawahan, bisa berkoordinasi secara berjenjang dari staf ke eselon III, IV sampai kepada pimpinan.

“Jangan lagi kita curhat-curhat di luar, jangan dalam bentuk demonstrasi, wibawa kita sebagai Aparatur sipil negara, malu kita. Kalau ada masalah silakan koordinasi. Kalau pak bupati tidak bisa, ke saya tidak apa-apa, nanti saya koordinasi ke bawah atau ke atas, kita masih punya jenjang yang lebih tinggi,” kata Pj Gubernur.

Kemudian mendekati pemilu 14 Februari mendatang Ribka berharap semua dapat   membuka diri, membangun koordinasi kerja, bermitra dengan semua pihak.

“Kita jaga perdamaian Pemilu tanggal 14 Februari, itu hari valentine, hari kasih sayang. Ibu berharap tidak ada lagi pertumpahan darah dan air mata sampai seterusnya,” pesan Ribka.

Diberitakan sebelumnya sejumlah ASN di Kabupaten Mimika berunjuk rasa belakangan ini. Mereka memprotes mutasi atau rolling jabatan Desember 2023 lalu.

Bupati Eltinus Omaleng mengatakan tak akan membatalkan keputusannya. Ia bahkan mengancam akan memecat aktor-aktor di balik aksi unjuk rasa itu.

“Meraka yang kemarin demo dan lain-lain itu kami akan bikin tegas dan nama-nama yang jadi aktor itu saya akan kasi pecat dari pegawai negeri,” kata Bupati. (Faris)