Papua60detik -  Kepala BPKAD Mimika, Marthen Mallisa mengungkap, hingga saat ini masih banyak mantan pejabat yang belum kembalikan aset daerah berupa mobil yang dipakai saat menjabat. 

Padahal ketika pensiun, maka yang bersangkutan tidak lagi berhak menggunakan aset pemerintah termasuk mobil dinas. 

Marthen menyebut, tahun 2024 lalu, sekitar 15 unit mobil dinas yang berhasil ditarik. 

“Target kita maunya setahun itu semua (ditarik), tetapi kendalanya ketika melakukan tindakan-tindakan penarikan itu terlalu banyak alasan, terlalu banyak perlawanan dari orang-orang (mantan pejabat) yang kita datangi. Kita harus sadarlah, ketika sudah tidak memegang jabatan itu sudah tidak punya hak memakai kendaraan dinas lagi," kata Marten saat ditemui dikantornya, Selasa (21/1/2025).

Saat ini BPKAD masih gunakan pendekatan persuasif, akan tetapi ke depannya akan dilakukan penarikan secara paksa.

"Untuk penarikan mobil dinas itu sudah ada timnya dan melibatkan banyak stakeholder termasuk Kejari. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa lakukan pelelangan," katanya. 

Selain aset berupa mobil menurutnya, untuk aset berupa rumah dinas tipe golongan 3 sebagian telah dijual kepada pejabat terkait dengan cara dicicil sesuai target berdasarkan nilai jual.

"Saya tidak tahu berapa unit rumah dinas tipe golongan 3 yang ada, tapi yang jelas ada yang sudah dicicil, bahkan dilunasi untuk menjadi milik pribadi," tutup Marthen. (Faris)