Papua60detik - Pro kontra rolling pejabat di Pemkab Mimika berlarut-larut. Senin (15/1/2024), sejumlah ASN kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Sentra Pemerintahan SP3. Kelompok yang yang menamakan diri Solidaritas ASN Mimika ini sempat melumpuhkan aktivitas pemerintahan.

Poin utama tuntutannya, mendesak kementerian dan lembaga terkait turun tangan membenahi dan mengaudit manajemen birokrasi di Pemkab Mimika.

Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob kemudian datang menemui pengunjuk rasa. Ia memastikan, tuntutan pengunjuk rasa sedang berproses di pemerintah pusat.

"Pada Kamis besok, akan ada rapat antar lembaga dan kementerian: KASN, Kemenpan RB serta BKN terkait kasus Mimika," kata John Rettob ke pengunjuk rasa.

Sebab itu, ia meminta data atau daftar ASN yang didemosi pada pelantikan Desember lalu. Data itu katanya salah satu materi yang diperlukan pada rapat Kamis besok. Dalam catatannya, 150 orang ASN didemosi tanpa melewati evaluasi kinerja.

"Pegawai yang demosi tanpa ada evaluasi kinerja. Itu catatan. Berikan kepada saya data. Berapa banyak yang didemosi? Tolong kasih datanya karena sangat diminta untuk rapat Kamis besok," pinta John Rettob.

Pengunjuk rasa bersahut-sahutan menyanggupi menyiapkan data.

Soal surat permintaan klarifikasi yang diajukan BKN, John Rettob mengatakan telah dijawab oleh BKPSDM Mimika tapi BKN tak puas dengan jawaban itu. BKN kemudian menerbitkan surat permintaan klarifikasi kedua.

"Salah satu isi klarifikasinya, pergantian pejabat ini karena ikut demo di Kejaksaan. Itu tidak menjawab apa yang diharapkan oleh BKN, tidak ada hubungannya dengan NSPK," ungkapnya.

Dalam catatan John Rettob, sudah belasan pejabat yang mundur dari pengangkatan dalam rolling pejabat Desember kemarin. Ia lantas meminta pejabat lain berbuat serupa untuk menghindari sanksi pemblokiran administrasi kepegawaian BKN. (Burhan)