Soal Gaji Honorer, Pj Sekda: Tetap Bersabar
Papua60detik - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyoroti lambannya Pemerintah Daerah (Pemda) dalam menangani masa depan tenaga honorer.
Padahal, pemerintah pusat menargetkan pada 2025, seluruh proses pengangkatan tenaga honorer yang tercatat dalam pendataan Oktober 2022 oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) selesai.
Menanggapi hal tersebut, Pj Sekda Mimika, Petrus Yumte menjelaskan, saat ini Pemkab Mimika masih menunggu persetujuan tes lanjutan CPNS yang sempat tertunda. Setelahnya, baru masuk ke seleksi Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Petrus menyebut sekitar 1000 lebih data honorer di Mimika sudah masuk di Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang akan diseleksi.
“Ini kebijakan dari pusat, pasti diangkat secara bertahap. Adik-Adik honorer ini kontribusinya luar biasa, punya kinerja yang baik di semua OPD termasuk di distrik-distrik. Diusahakan semua bisa terkomodir masuk ke sistem yang disiapkan pemerintah pusat,” kata Petrus Yumte saat diwawancara, Rabu (22/01/2025).
Katanya, data honorer Pemkab Mimika masuk di BKN sudah sejak 2018 dan 2019. Sebab itu ia memastikan tidak ada titipan.
“Sisipan tidak bisa karena data honorer ini sudah masuk di BKN sejak tahun 2018-2019, belum ada referensi baru. Data honorer ini dibuktikan dengan slip gaji setiap bulan yang dilampirkan dengan SK,” tegasnya.
Terkait gaji, Petrus menyebut upah tenaga honorer di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika akan dibayarkan. Namun, para tenaga honorer mesti bersabar karena ada larangan Kemendagri membayar gaji honorer.
“Kalau adik-adik honorer tetap bersabar karena ada imbauan dari Mendagri. Jadi untuk mereka kalau dia sudah masuk ke PPPK otomatis haknya akan dibayarkan,” pungkasnya. (Martha)