Papua60detik - Bupati Mimika, Johannes Rettob tanggapi terkait persoalan tapal batas dengan Kabupaten Deiyai di wilayah Kapiraya Distrik Mimika Barat Tengah.

John Rettob mengaku sudah membahasnya bersama Bupati Deiyai dan Gubernur Papua Tengah. Saat ini sedang menunggu jadwal rapat berikutnya  

"Sekarang ini kita sedang menunggu waktu untuk rapatnya secara keseluruhan. Tetapi inti dari semua ini adalah Kementerian Dalam Negeri," kata Bupati saat menanggapi aspirasi dari masyarakat yang tergabung dalam Front Pemilik Hak Ulayat Mimika (FPHUM) di halaman Kantor DPRK Mimika, Selasa (25/11/2025).

Pemkab Mimika juga sudah menyurat ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebanyak dua kali untuk mengembalikan tapal batas tersebut. 

Bupati mengatakan, tahun depan bakal ada program pembangunan perumahan di daerah perbatasan terutama di atas Kapiraya, Potowayburu, dan lainnya. Tetapi ia menekankan, agar warga tinggal di sana untuk menjaga tanah ulayatnya. 

Menurut Bupati, sebelumnya Pemkab Mimika sudah membangun rumah di perbatasan, tapi tak ditinggali masyarakat. Bahkan, Pemkab juga sudah membangun lapangan terbang di Kapiraya, masyarakat tetap tak mau pindah. 

Karena wilayah perbatasan tak ditinggali, akhirnya warga lain bisa datang dan bermukim.

"Tetapi saya berharap, sesudah kita bangun, kamu yakin bisa tinggal? Saya pesan, anak-anak muda semua naik di atas. Kami bangun rumah di atas, kamu tinggal di sana. Hanya yang tua-tua biar di pantai saja," tambahnya. 

John Rettob berharap dukungan dari masyarakat dan DPRK Mimika agar persoalan tapal batas dengan Deiyai ni segera selesai. 

Katanya, masalah tapal batas dengan Kaimana, Asmat, Kabupaten Puncak, Nduga sudah selesai, tinggal Deiyai dan Dogiyai. 

"Saya minta kepada masyarakat juga harus bantu dan berikan dukungan penuh. Sekarang kita jaga tanah kita, saya betul-betul berusaha, ini janji saya kita tidak boleh kehilangan tanah," pungkasnya. (Martha)