Papua60detik - Solidaritas Mahasiswa dan Masyarakat Timika (SOMAMA-TI) soroti lambannya kinerja pihak legislatif Kabupaten Mimika dalam menindaklanjuti usulan Peraturan Daerah (Perda) khusus perlindungan komoditas lokal yang telah lama diperjuangkan oleh mahasiswa dan masyarakat, khususnya mama-mama pasar.

Ketua SOMAMA-TI, Yoki Sondegau, menegaskan bahwa hingga kini belum ada regulasi yang benar-benar melindungi komoditas lokal sebagai sumber penghidupan utama masyarakat Orang Asli Papua (OAP) di Mimika.

“Kami menilai ada pembiaran yang serius dari pihak legislatif. Kami sudah berkali-kali melakukan aksi dan dialog, namun tuntutan perlindungan komoditas lokal belum juga direalisasikan,” ujar Yoki, Rabu (31/12/2035).

Pada aksi terakhir 21 November 2025, bertepatan dengan peringatan Hari Otonomi Khusus, pihak legislatif menyampaikan bahwa telah terdapat Perda Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM OAP. Namun SOMAMA-TI menilai Perda tersebut tidak tepat sasaran dan belum menjawab persoalan mendasar di lapangan.

Menurut Yoki, realitas menunjukkan bahwa mayoritas OAP belum memiliki akses, kapasitas, serta pendampingan yang memadai dalam sektor usaha dan bisnis formal. Tanpa kontrol, pengawasan, dan kebijakan afirmatif yang jelas, komoditas lokal justru dikuasai oleh non-lokal.

“Yang seharusnya dilindungi adalah komoditas lokal itu sendiri sebagai sumber ekonomi rakyat, bukan hanya konsep UMKM yang pada praktiknya belum berpihak pada OAP,” jelasnya.

SOMAMA-TI mendesak pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Mimika agar pada tahun anggaran mendatang segera merumuskan dan menetapkan Perda khusus tentang perlindungan komoditas lokal. Perda tersebut harus menjamin keberpihakan, pengawasan, serta pemberdayaan nyata bagi masyarakat lokal.

Apabila tuntutan ini kembali diabaikan, SOMAMA-TI menyatakan siap mengonsolidasikan gerakan massa rakyat Mimika untuk menyuarakan aspirasi secara terbuka dan konstitusional demi mempertahankan hak ekonomi masyarakat lokal.

“Ini bukan sekadar tuntutan organisasi, tetapi perjuangan untuk keadilan ekonomi dan martabat rakyat Mimika di tanahnya sendiri,” pungkasnya. (Eka)