Papua60detik – Memperingati Hari HAM Sedunia, massa aksi yang mengatasnamakan Front Rakyat Papua (FRP) menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor DPRD Mimika, Rabu (10/12/2025).

Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan lebih dari 57 tuntutan, di antaranya penghentian investasi yang dianggap merugikan masyarakat Papua, penolakan militerisme, serta pemenuhan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan fasilitas publik lainnya.

Wakil Ketua I DPRK Mimika, Asri Akkas, usai menerima massa aksi mengatakan bahwa tidak semua tuntutan dapat ditindaklanjuti di tingkat kabupaten. Namun ia menegaskan, beberapa poin yang menjadi kewenangan daerah sedang dan terus dikerjakan.

“Dari aspirasi mereka, ada beberapa poin yang bisa kita eksekusi di kabupaten. Seperti sekolah gratis, kesehatan gratis, dan perpustakaan. Untuk sekolah sudah gratis, kesehatan juga gratis. Perpustakaan sementara on progres,” ujarnya.

Asri menegaskan, tuntutan yang berkaitan dengan investasi nasional, kebijakan pusat, dan isu militerisme akan diteruskan ke level pemerintahan yang lebih tinggi.

“Yang lain-lain seperti investasi itu bukan ranah kabupaten. Aspirasi ini akan kita teruskan ke DPR Papua Tengah untuk ditindaklanjuti,” jelasnya. (Faris)