Papua60detik - Pemkab Mimika sedang serius mengupayakan pembentukan DOB atau pemekaran baik di tingkat kabupaten maupun distrik.

Wilayah yang diprioritaskan pemekarannya adalah Kabupaten Mimika Barat (Kokonao) dan Kabupaten Mimika Timur (Agimuga). Sementara untuk distrik antara lain Mimika Timur Jauh, Alama, Jila, Jita, Amar, Tembagapura, Mimika Barat Tengah dan Kuala Kencana.

Merespon hal itu, Ketua Aliansi Pemuda Amungsa, Hellois M Kemong.menyatakan penolakan.

"Kami sebagai generasi muda merasa trauma dengan hal-hal yang ada di Kabupaten Mimika. Trauma karena masyarakat belum menikmati pembangunan kesehatan, pendidikan dan ekonomi, ini mau dimekarkan lagi," kata Hellois ketika menghubungi Papua60detik, Selasa (1/10/2024) malam.

Apalagi menurutnya SDM Amungme dan Kamoro tak disiapkan semestinya untuk menjadi tuan di wilayah pemekaran. Yang bakal terjadi, seperti yang sudah-sudah, pemilik hak ulayat jadi penonton.

Alih-alih kesejahteraan, ia malah menduga, rencana pemekaran Mimika hanya urusan eksploitasi sumber daya alam di Mimika Barat dan Timur.

"Tolak. Saya tidak mau daerah saya seperti beberapa daerah yang sudah dicacah DOB. Ini saya tidak mau. Sejahterakan dulu  masyarakat di Timika, baru pemerintah memikirkan pemekaran," kata Hellois.

Berdasarkan kajian Pamong Institute, Mimika secara normatif memang belum layak dimekarkan. Kabupaten Mimika tak cukup skor karena belum memenuhi beberapa variabel. Namun, soal itu bisa dibijaki dengan menggunakan UU Otsus sebagai dasar pemekaran.

Direktur Pamong Institusi, Wahyudi Al Maroky mengatakan pemekaran penting agar pemerintah hadir dan lebih dekat dengan masyarakat. Ia mencontohkan Agimuga yang pemerintahannya tidak efektif karena hanya sebatas kecamatan atau distrik. 

"Kalau tidak ada kebijakan itu, Papua sulit sekali untuk keluar dari kesulitan dan keterisolasian itu. Pemerintahan yang kendalinya sangat luas, biayanya sangat besar, ketertinggalannya sangat jauh. Nah ini yang sedang kita carikan jalan keluar," kata Wahyudi kepada wartawan. (Burhan)