Papua60detik - Hingga pertengahan tahun 2025, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mimika belum memulai satu pun proyek pekerjaan fisik. 

Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUPR, Sami Sahetapy saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPRK Mimika, Rabu (25/6/2025).

"Kami belum jalan satu pun kegiatan karena kendala utamanya adalah belum adanya SK KPA (Kuasa Pengguna Anggaran)," jelas Sami. 

Menurutnya, seluruh program kegiatan sebenarnya telah siap dan terinput dalam sistem. Namun karena belum adanya SK KPA, pihaknya belum bisa melaksanakan proses pengadaan maupun pekerjaan fisik di lapangan.

“Semua program sudah ada di sistem, tinggal didelegasikan. Tapi karena belum ada SK, maka belum bisa diselesaikan ke kami. Itu yang jadi kendala utama,” tambahnya.

Sami menyebutkan bahwa pihaknya telah mengusulkan surat permintaan SK KPA dan masih menunggu tindak lanjut dari pihak berwenang. Ia berharap dalam waktu dekat SK tersebut bisa diterbitkan.

“Mudah-mudahan minggu depan sudah bisa keluar SK-nya. Kalau sudah, kita langsung running semua program,” ujarnya.

Ia mengakui waktu tersisa di tahun anggaran 2025 semakin sempit, apalagi proyek-proyek masih harus melalui proses pelelangan dan seleksi. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas PUPR untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan tepat waktu.

“Waktu makin terbatas. Belum lagi proses pelelangan dan seleksi segala macam. Ini menjadi pertanyaan juga buat kami, apakah proyek-proyek terutama di wilayah pesisir dan pegunungan bisa tuntas dan mencapai 100 persen atau tidak,” ungkapnya.

Untuk diketahui, Dinas PUPR Kabupaten Mimika pada tahun 2025 mengelola anggaran cukup besar, mencapai Rp1 triliun. (Faris)