Papua60detik - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Tengah, Urbanus Beanal, meminta Bupati Mimika dan Kepala BKPSDM Kabupaten Mimika memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat terkait kuota penerimaan CPNS sebesar 80 persen bagi anak asli Amungme dan Kamoro (Amor).

Menurut Urbanus Beanal, janji atau pernyataan mengenai kebijakan afirmasi tersebut telah disampaikan oleh Bupati Mimika beberapa bulan lalu di hadapan publik, namun hingga kini belum ada kejelasan lebih lanjut mengenai mekanisme dan pelaksanaannya.

“Saya meminta kepada Bupati Mimika dan Kepala BKPSDM agar segera menjelaskan secara resmi kepada masyarakat, terutama anak-anak Amungme dan Kamoro, bagaimana realisasi kuota CPNS 80 persen itu. Jangan sampai informasi yang sudah disampaikan ke publik justru menimbulkan kebingungan di masyarakat,” ujar Urbanus Beanal, Selasa (11/11/2025).

Urbanus menegaskan bahwa kebijakan afirmasi untuk anak asli Amungme dan Kamoro penting sebagai bentuk keadilan dan penghargaan terhadap masyarakat adat yang menjadi pemilik hak ulayat di wilayah Mimika.

"Kami di DPRP Papua Tengah mendukung penuh kebijakan afirmasi ini, namun pemerintah daerah harus transparan dan konsisten dalam pelaksanaannya,” tambahnya. 

Sebelumnya, pada Bupati Mimika Johannes Rettob menyampaikan bahwa Pemkab Mimika mendapat kuota CPNS dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan RB) khusus untuk Amungme dan Kamoro.

"Informasi untuk bapak/ibu sekalian, kuota yang kami terima untuk CPNS khusus Amungme Kamoro sebanyak 219. Segera kami akan laksanakan ujian dan bimbingan belajar agar mereka dapat diterima menjadi PNS," katanya pada peringatan HUT RI. (Faris)