Papua60detik - Pemerintah pusat mewacanakan menjadikan food estate Merauke, Papua Selatan sebagai kawasan ekonomi khusus (KEK).

Menanggapi wacana itu, Pj Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo mengatakan masih banyak hal di berbagai sektor perlu disiapkan.

Ia mencontohkan, di sektor peternakan, peternak Merauke masih harus mendatangkan pakan dari luar. Sementara bisnis peternakan menurutnya 70 persennya ada di pakan, 30 persen bibit.

“Selama ini ternak banyak tapi makanan tidak ada jadi harus beli dari luar,” ujar Apolo saat di temui di VIP Bandara Mopah Merauke, Rabu (11/10/2023).

Sementara di bidang pertanian, KEK  membutuhkan lahan luas, tapi faktanya lahan pertanian berkurang setiap tahun. Bahkan Merauke kini harus mengimpor beras dari luar karena petani gagal panen.

Itu baru di sektor produksi, belum sektor transportasi dan pemasaran.

KEK sebetulnya bukan hal baru di Merauke. Kabupaten di Papua Selatan itu pernah ditetapkan sebagai KEK di masa pemerintah presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tahun 2010 silam. Soft launchingnya tahun 2010 juga.

Sebagaimana dilansir katadata.co.id, wacana menjadikan Merauke KEK mencuat pada rapat internal antara Presiden Jokowi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimulyono di Istana Merdeka, Selasa (10/10/2023). 

Airlangga mengatakan, sebagai KEK, Merauke bakal jadi pusat produksi komoditas pangan padi dan tebu. KEK Merauke bakal berdiri di tanah seluas dua juta hektar dengan lahan garapan awal seluas  200 ribu hektare. 

Untuk pengembangannya, ia mengajukan skema pendanaan public private partnership (PPP) yang merupakan perjanjian jangka panjang antara pemerintah, baik pusat ataupun daerah, dengan pihak swasta. (Ami)