Papua60detik - WALHI Papua kritik pernyataan Presiden Prabowo saat menyampaukan pengarahan kepada kepala daerah se-Papua dan KEPP-OKP di Istana Negara, Selasa (16/12/2025).

Dalam arahannya Prabowo secara eksplisit meminta agar di wilayah Papua ditanam kelapa sawit untuk menghasilkan biodiesel, tebu untuk bioetanol dan singkong juga untuk Bioetanol.

“Kita berharap di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan BBM dari kelapa sawit, juga tebu menghasilkan bioetanol, singkong juga untuk bioetanol,” ujar Prabowo pada pertemuan itu.

Menanggapi hal itu, Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Papua, Maikel Peuki menilai kebijakan swasembada pangan dan energi yang dirancang pemerintah cenderung menguatkan dominasi korporasi atas lahan luas, bukan berbasis pada kebutuhan dan kearifan lokal masyarakat adat.

"Monokultur besar seperti sawit dan tebu justru mengancam keanekaragaman hayati, ekosistem hutan, dan ketahanan pangan tradisional masyarakat adat Papua," ujar Maikel. 

WALHI Papua katanya telah mengeluarkan pernyataan resmi yang menyuarakan kekhawatiran serius terhadap rencana pemerintah pusat dan daerah yang membuka tanah adat dan hutan Papua untuk proyek pertanian besar seperti perkebunan sawit, tebu, dan terkait program pangan/energi.

"Ini sebagai ancaman terhadap hak adat masyarakat Papua, kelestarian hutan adat, ketahanan pangan lokal, dan keberlanjutan lingkungan," tegasnya. 

WALHI mengatakan Presiden Prabowo mengabaikan Otonomi Khusus (Otsus) bahwa Papua bukan bukan tanah kosong, ada pemilik adat yang berhak atas tanah dan hutan adatnya.

“Pemerintah pusat dan daerah belum melibatkan masyarakat adat secara bebas dan informatif (Free, Prior, and Informed Consent / FPIC) sebelum mengambil keputusan. Kebijakan ini dapat memicu konflik agraria, mempercepat kerusakan hutan, dan menghancurkan sistem pangan lokal yang selama ini bertumpu pada sagu, dan hasil hutan lainnya,” pungkasnya. (Elia Douw)