Papua60detik - Himpunan Pelajar Mahasiswa Tolikara Papua Pegunungan (HPPM-TP) Kota Studi Palopo Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) menuntut Pemerintah Kabupaten Tolikara untuk menjamin hak-hak pemondokan mahasiswa Tolikara se-Indonesia.

"Menuntut kepada Ekbang untuk transparansi dalam setiap program bantuan mahasiswa, khususnya terkait dana pengadaan pemondokan," kata Ketua umum (PPM-TP) Palopo Karungga Pagawak dalam pembacaan jumpa pers yang dikutip Papua60detik Jumat (29/8/2025) sore. 

Lanjutnya, pemerintah daerah untuk segera menghilangkan aplikasi SIMARA karena yang selama ini tidak menjawab kebutuhan dasar mahasiswa dengan baik terutama pemondokan.

"Menuntut Pemerintah Kabupaten Tolikara untuk mengalokasikan anggaran khusus dan jelas dalam APBD tahun berjalan guna menjamin hak-hak mahasiswa baik itu pemondokan dan beasiswa," ujar Pagawak. 

Menurutnya pemerintah daerah harus hadir sebagai penjamin hak pendidikan Mahasiswa, Bukan sekadar memberikan janji politik tanpa realisasi nyata.

"Segera kembalikan sistem pelayanan bantuan hak-hak mahasiswa sesuai tahun sebelumnya," ujarnya. 

Katanya, HPPM-TP sengaja menyatakan sikap ini secara terbuka kepada publik agar pemerintah daerah tidak lagi mengabaikan nasib generasi muda.

"Apabila tuntutan ini tidak segera ditindaklanjuti, maka kami akan mengkonsolidasikan langkah-langkah lanjutan yang lebih tegas dalam bentuk aksi moral maupun jalur hukum," tegas Ketua umum PPM-TP Palopo Sulsel itu. (Elias Douw)