Papua60detik - Pemerintah pusat tahun ini mengurangi jumlah bantuan pangan nasional (Bapanas). Bantuan itu berupa beras 10 kg per KK yang disalurkan setiap tiga bulan. 

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Mimika, Yulius Kago mengatakan akibat pengurangan penerima manfaat ini, Kelurahan Perintis memilih menolak bantuan tersebut. 

Kepala Kelurahan Perintis, Flio F Waibusi membenarkan. Ia menerangkan bahwa penolakan itu lantaran terjadi pengurangan yang signifikan penerima manfaat di Kelurahan Perintis. Pada tahun 2023 warga yang menerima bantuan beras sebanyak 186 KK. Namun, pada tahun 2024 dari bulan Januari hingga bulan September, bantuan berkurang 14 KK. Dan pada bulan Oktober hingga Desember nanti, jumlahnya berkurang lagi jadi 13 KK. 

"Saya sendiri tolak. Karena Orang Asli Papua (OAP) di Kelurahan Perintis, yang tidak mampu itu 300 KK lebih. Terus bagaimana kalau yang dapat 13 KK saja? Makanya saya bilang lebih baik kami menolak. Karena kalau begini kami yang kena imbasnya. Dampaknya ada di kelurahan," ujar Flio saat diwawancarai, Kamis (17/10/2024). 

Katanya, Badan Bapanas sudah meminta agar Kelurahan Perintis membuat surat penolakan, tetapi Flio memilih tidak membuatnya. Menurutnya, jika ia buat surat, itu berarti seterusnya Kelurahan Perintis menolak bantuan beras tersebut. 

Akhirnya, Flio memutuskan menerima bantuan tersebut setelah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mimika berjanji akan memberikan bantuan untuk menutupi kekurangan jumlah bantuan beras dari pusat.

Ia mengatakan, selama ini masyarakat beropini bahwa Kelurahan Perintis sudah melakukan permainan terkait pengurangan bantuan tersebut. Sementara kelurahan sendiri tidak tahu bantuan itu berkurang karena apa, demikian juga dengan Dinas Ketahanan Pangan. 

"Masyarakat tiap hari datang menuntut. Kami mau jelaskan juga susah, sebab kalau kami tanya, mereka cuma bilang itu sesuai data dari pusat. Jadi, tolonglah ke depannya lebih diperhatikan, karena di Perintis ini kebanyakan OAP," tegasnya. 

Flio berharap agar ke depan Bapanas mengambil data langsung dari Kelurahan Perintis. Menurutnya menggunakan data BPS, Dinas Sosial atau Dinas Ketahanan Pangan bantuan tak akan mencapai target dan sasaran. (Martha)