Papua60detik - Kepala Distrik Mimika Barat Jauh, Evert Kukuareyau mengungkapkan selama ini pemerintahan distrik tidak terlibat secara langsung dalam urusan pengelolaan dana kampung di wilayah kerjanya. 

Pengawasan pengelolaan keuangan di desa lebih intens ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK), Pendamping Dana Desa dan Inspektorat. Ke pemerintah distrik hanya koordinasi. 

"Mulai perencanaan penganggaran sampai dengan tahap akhir, kepala kampung hanya melaporkan saja ke distrik. Untuk laporan pertanggungjawaban dana desa tidak ada," kata Evert Kukuareyau saat diwawancarai, Kamis (04/09/2025). 

Evert pun menilai pembangunan di lima kampung Distrik Mimika Barat Jauh masih kurang. Ia menyayangkan banyak evaluasi yang tidak bisa disampaikan karena selama ini pemerintahan kampung seolah-olah berjalan sendiri. Bahkan, pada saat pelaksaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kampung pun, Distrik tidak pernah dilibatkan. 

"Selama dua tahun ini menjabat, kami sampaikan ke kepala kampung untuk bagaimana distrik terlibat dalam Musrenbang kampung, tetapi selama ini pemerintahan kampung jalan sendiri, dia tidak melibatkan kami," tambahnya. 

Adapun prioritas pembangunan yang dibutuhkan masyarakat di lima kampung Distrik Mimika Barat Jauh adalah air bersih, MCK, rumah dan listrik. Di Potowayburu ada berapa rumah yang menggunakan sumur lokal. Sementara empat kampung lainnya, (Yapakopa, Indua, Tapormai, Ararau) lokasinya berjauhan. 

Evert menyoroti penggunaan dana desa yang menurutnya kurang menyentuh masyarakat. Seandainya dana desa betul- betul digunakan untuk kebutuhan masyarakat, maka pemerintahan kampung pasti bisa membangun sumur lokal di wilayah tersebut. 

"Padahal kalau mau dilihat untuk membangun kebutuhan prioritas yang ada di kampung itu bisa. Mungkin kampung bisa bantu dengan dana desa untuk bangun sumur-sumur lokal, itu bisa, kita mampu. Tetapi selama itu kan tidak," keluhnya. (Martha)