Papua60detik - Pemerintahan Kabupaten Mimika siap membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan menuju wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM). 

Pencanangannya ditandai penandatanganan komitmen di Kantor Bupati Mimika, SP3 pada Kamis (03/10/2024).

"Tahun ini kita canangkan, tahun depan baru penilaian terhadap beberapa OPD. Jadi bukan satu kabupaten ini yang dinilai tetapi terhadap OPD yang khusus pelayanan kepada masyarakat," Kepala Inspektorat Kabupaten Mimika, Primus Lesomar saat diwawancara.

Namun, kata Primus, Kabupaten Mimika terkendala pada nilai SAKIP yang masih CC. Sementara untuk bisa menjadi wilayah WBK dan WBBM, harus memiliki nilai SAKIP B. SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan integrasi dari sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja. 

Nantinya, kelayakan suatu wilayah akan dinilai oleh tim penilai dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) sekaligus mengawal kesiapan dokumen yang harus dilengkapi.

"Kita rencana menargetkan 5 OPD dulu. Tetapi masih ada kendala juga, karena SAKIP kita yang masih CC. Jadi, sesuai saran dari dari Kemenpan-RB, kita naikkan nilai SAKIP itu dulu ke B," terangnya. 

Bagi OPD yang sudah layak WBK dan WBBM, nantinya akan dibuktikan dengan pelayanan masyarakat yang semakin cepat dan mudah dan tanpa pungutan liar.

"Ini masih pencanangan. Penilaian itu disesuaikan dengan SAKIP, jadi kita kejar itu dulu. Diharapkan tahun depan sudah bisa, tergantung kolaborasi setiap OPD dan Kemenpanrb," terangnya. 

Sementara, Pj Bupati Mimika Valentinus S Sumito mengatakan dengan pencanangan ini Kabupaten  Mimika siap membangun zona integritas, wilayah bebas korupsi, wilayah birokrasi yang bersih melayani. Dan dipandu oleh Kemenpan-RB

"Semoga pencanangan ini menjadi tonggak baru di Mimika untuk mewujudkan pelayanan yang betul-betul bersih," harapnya. (Martha)