Papua60detik - Peringati Hari Otonomi Daerah ke-30, Bupati Mimika, Johannes Rettob, mengajak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berkolaborasi dalam mengedepankan pelayanan kepada masyarakat.

Ia menegaskan, pembangunan harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan dimulai dari tingkat kampung. Oleh karena itu, diperlukan identifikasi serta verifikasi terhadap kekurangan dan potensi di masing-masing wilayah.

"Pastikan semua penganggaran yang kita usulkan, yang kita rencanakan, betul-betul karena kebutuhan masyarakat, bukan karena kebutuhan pemerintah atau aparat-aparat pemerintah. Harus betul-betul berusaha untuk membangun dari kampung ke kota," ujarnya, Senin (27/04/2026). 

Hal tersebut sejalan dengan pidato Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, yang menyatakan bahwa otonomi daerah merupakan instrumen untuk mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat pelayanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.

Karena itu, sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam keberhasilan pembangunan nasional.

Seluruh pemerintah daerah juga diharapkan menyelenggarakan kegiatan secara sederhana, tidak berlebihan, dan tidak bersifat seremonial semata. Pemanfaatan sumber daya yang ada harus dioptimalkan dengan tetap mengedepankan efektivitas dan manfaat.

Selain itu, pemerintah daerah harus memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran memberikan nilai tambah bagi masyarakat, serta menghindari pemborosan yang tidak berdampak langsung pada pelayanan publik dan kesejahteraan.

"Saya juga ingin menegaskan bahwa pelaksanaan kegiatan pemerintahan, termasuk  dalam peringatan Hari Otonomi Daerah, harus tetap  memperhatikan prinsip efisiensi dan penghematan anggaran, sebagaimana arahan Bapak Presiden Republik Indonesia," ujar Johannes Rettob membacakan pidato Kemendagri. 

Dalam pidato itu, disebutkan bahwa otonomi daerah memberikan ruang bagi daerah untuk berinovasi dan mengembangkan potensi lokal. Namun, pelaksanaannya harus tetap berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

"Kita harus memperkuat koordinasi dan  kolaborasi antar tingkatan pemerintahan untuk memastikan agar setiap kebijakan yang diambil, implementatif dan tepat sasaran di daerah," pungkasnya. (Martha)