Papua60detik - Pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah mengeluarkan aturan pembelian bahan bakar bersubsidi jenis pertalite dan solar dengan aplikasi MyPertamina. 

Anggota DPRD Mimika, Nurman S Karupukaro mengkritisi penerapan aplikasi berbasis telpon pintar tersebut. Menurutnya, kebijakan itu hanya mempersulit warga yang berhak menggunakan BBM bersubsidi.

"Untuk itu kami DPR meminta kepada pihak Pertamina khusus Papua tidak memberlakukan MyPertamina kalau bisa dihapus sebab itu menyulitkan masyarakat kecil khususnya seperti nelayan dan masyarakat yang tidak memiliki handphone android dan bahkan tidak punya handphone sama sekali," kata Nurman, Kamis (8/9/2022).

Ia mengatakan akan memanggil pihak Pertamina untuk meminta mencabut penerapan MyPertamina di Papua.

"Pada Senin bersamaan dengan diadakan RDP bersama Pertamina dan Disperindag kami akan meminta pihak Pertamina agar mencabut penerapan MyPertamina," tutup Nurman (Faris)