BPKSDM Papua Tengah Lepas 250 Peserta Bimbel Sekolah Kedinasan ke Jayapura
Suasana Pelepasan 250 peserta bimbel sekolah kedinasan Ke Jayapura oleh BPKSDM Provinsi Papua Tengah. Foto : Elia Douw/Papua60detik
Suasana Pelepasan 250 peserta bimbel sekolah kedinasan Ke Jayapura oleh BPKSDM Provinsi Papua Tengah. Foto : Elia Douw/Papua60detik

Papua60detik - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Papua Tengah melepas 250 peserta Bimbingan Belajar (Bimbel) sekolah kedinasan ke Jayapura, Sabtu (20/6/2026) pagi. 

Kepala BKPSDM Papua Tengah Denci Meri Nawipa meminta kepada seluruh  peserta Bimbel berpesan agar menjaga kedisiplinan waktu dan belajar.

"Kepada para peserta bimbel agar selama belajar jangan keluar masuk asrama tetapi harus belajar dan utamakan disiplin belajar. Di asrama fasilitas serta makan minum pemerintah sudah sediakan secara lengkap," katanya. 

Pada kesempatan itu, Penjabat Sekda Papua Tengah dr Silwanus Sumule mengatakan bimbingan belajar ini merupakan bagian dari komitmen Pemprov meningkatkan kualitas sumber daya manusia Papua Tengah, khususnya bagi anak-anak Orang Asli Papua yang akan mengikuti seleksi sekolah kedinasan.

Ia mengingatkan, peseta memanfaatkan kesempatan selama dua bulan mengikuti bimbingan belajar di Jayapura 

"Saya minta kepada seluruh peserta agar menjaga nama baik diri sendiri, keluarga, dan Provinsi Papua Tengah. Ikuti seluruh proses pembelajaran dengan tertib, patuhi arahan pembimbing, jaga kesehatan, dan hindari hal-hal yang dapat mengganggu tujuan utama kalian," katanya.

Ia menyampaikan Pemerintah Provinsi Papua Tengah ingin semakin banyak putra-putri daerah yang mampu masuk ke sekolah kedinasan. Karena itu, program ini menjadi langkah nyata untuk membuka akses pendidikan dan menyiapkan aparatur masa depan yang memahami kebutuhan daerahnya sendiri. 

"Kepada para pendamping dan pembina, kami berharap agar peserta dibimbing secara serius, perhatikan perkembangan belajar, kedisiplinan, dan kesiapan mereka selama mengikuti bimbingan belajar. Keberhasilan program ini membutuhkan pengawasan dan kerja sama dari semua pihak," ujarnya. (Elia Douw)